2 Nama Calon Kapolri Asal Sumbar, Siapa Pilihan Jokowi?

2 Nama Calon Kapolri Asal Sumbar, Siapa Pilihan Jokowi?
Dua nama calon Kapolri yang disebut-sebut bakal menggantikan Jenderal Idham Aziz adalah berasal dari Sumatera Barat, Dua tokoh kepolisian RI ini adalah nama-nama yang digadang jadi nama kuat calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz yang akan memasuki masa pensiun 2021.

Profil dua nama petinggi polri kebanggaan warga Sumatera Barat ini:

1.Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. lahir di Solok, Sumatera Barat, 28 Juni 1965, umur 55 Tahun adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 20 Desember 2019 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Gatot, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

2.Komjen. Pol. Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M.H. gelar Datuak Rangkayo Basa, lahir di Jakata, 25 Maret 1965, umur 55 tahun adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 6 Mei 2020 menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Boy, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Putra dari dari pasangan Minangkabau. Ayahnya berasal dari Solok sedangkan ibunya dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Ia adalah cucu dari sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo. Boy menikah dengan Irawati dan telah dikaruniai dua orang anak.

Pada tanggal 29 November 2013, dia diangkat sebagai kepala kaum suku Koto, nagari Koto Gadang, Agam, dengan gelar Datuak Rangkayo Basa.

Boy Rafli Amar menempuh pendidikan di Akabri bagian Kepolisian (AKABRI Kepolisian) dan lulus pada tahun 1988 dengan pangkat Letnan Dua Polisi (Letda Polisi). Pada tahun 1991 pangkatnya naik menjadi Letnan Satu (Lettu Polisi). Ketika berpangkat Kolonel Polisi pada tahun 1999, dia ditugaskan ke Bosnia sebagai Wakil Komandan Kontingen Garuda XIV.

Namun sejumlah kabar lain menerpa kedua tokoh kepolisian ini dengan alasan mereka berasal dari Sumatera Barat. Apa penyebabnya?.

Seperti diketahui Penunjukan Kapolri hak Prerogatif Presiden, kita tahun Partai yang mengusung Jokowi yakni PDIP kalah berkali-kali di Sumatera Barat, termasuk beberapa waktu lalu pernyataan Politisi PDIP Puan Maharani yang menyinggung warga Sumbar.

Jika Calon Kapolri Berpedoman di Undang-Undang

Dikutip dari www.dpr.go.id, persyarakat calon Kapolri hanya berpedoman ke Undang-Undang (UU).

Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid, dia menyebut persyaratan kriteria calon Kapolri hendaknya wajib berpedoman kepada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dimana, tidak ada persyaratan bagi calon Kapolri beragama tertentu. Jazilul mengungkapkan, syarat yang ada hanyalah calon Kapolri tersebut adalah perwira tinggi dengan memperhatikan jenjang karier dan kepangkatan. Adapun, hal-hal yang berkaitan agama tertentu tidak diatur dalam UU Kepolisian.

Pemaparan tersebut disampaikan Jazilul saat menjadi narasumber secara virtual dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi?” yang digelar secara fisik dan daring di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Turut hadir, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim.

“Tentu, kita wajib hanya berpedoman secara formal kepada UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwa calon Kapolri tidak wajib dipersyaratkan agama tertentu. Namun, yang ada hanyalah syarat perwira tinggi dengan memperhatikan jenjang karier dan kepangkatannya. Pancasila sudah final terkait dengan asal-usul identitas, suku, agama dan lain-lain maka mari dalam kriteria calon Kapolri hanya berpedoman kepada UU Nomor 2 Tahun 2002. Kita satu dalam bingkai NKRI,” ujar Jazilul.***

 

Artikulli paraprakWagub DKI, Ahmad Riza Patria Positif Covid-19
Artikulli tjetërKomjen Boy Rafli Amar Ahli Dibidang Reserse, Masuk Bursa Calon Kapolri