Syarat Guru Honorer Penerima Gaji Dari Dana BOS, Dan Menguji Kapasitas Kepala Sekolah Tentang Managerial Tata Kelola

493
Ilustrasi
Jakarta, Indeks News Banten – Kebijakan yang dilakukan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, terkait perubahan mekanisme dana BOS. Salah satu poinnya adalah peningkatan persentase untuk gaji guru honorer hingga 50 persen dari dana BOS, mendapat dukungan dari komisi X DPR-RI.

Sistem penyaluran dana biaya operasional sekolah (BOS) semakin efisien. Sekolah kini tidak perlu menunggu kabar dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendapatkan dana BOS, melainkan langsung ditransfer pemerintah melalui rekening kepala sekolah.

Dalam kebijakan penyaluran dan penggunaan dana BOS yang baru, pembayaran honor guru honorer dapat menggunakan dana BOS. Syaratnya, guru sudah memiliki NUPTK, belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

Pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ade Erlangga Masdiana mengatakan bahwa guru honorer yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) tidak bisa menerima honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS.

Loading...

Skema baru dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk membayar guru Honorer. Pembiayaan ini maksimal 50 persen dari dana BOS.

“Penggunaan dana BOS itu bisa dipakai untuk pembayaran honor guru, tapi maksimum 50 persen. Sebelumnya hanya sekitar 20 persen,” ujar Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakaat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana dalam diskusi Polemik ‘Skema Dana Bos, Kenapa Diubah?’ di Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2020).

Erlangga mengatakan anggaran dana BOS bukan untuk menyelesaikan semua persoalan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk memberikan alternatif dan jalan keluar terkait dana BOS, yang selama ini terlalu membatasi dan membuat kepala sekolah enggan menerima dana BOS.

Erlangga pun mengakui bahwa ada keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa menyelesaikan semua persoalan di dunia pendidikan. “Kita mengharapkan ada partisipasi pemda, masyarakat, komite, semua masalah di satuan pendidikan harus bisa diselesaikan. Penyelesaian sama-sama,” ujarnya.

Dilokasi yang sama Pemerhati Pendidikan, Asep Sapa’at mengatakan, perubahan penyaluran dana BOS yang menyasar ke Kepala Sekolah, kebijakan ini merupakan momen penting, guna menguji kapasitas kepala sekolah.

“Dengan bicara penyaluran dana, kita berfikir seberapa (besar) kita punya profil kepsek yang kompeten,” ujar Asep.

Kemudian Asep mengatakan, ada dua aspek yang perlu diperhatikan saat berbicara mengenai kapasitas kepala sekolah, di antaranya mengenai kepemimpinannya.

“Bicara soal leadership, kita bicara tentang visi, prioritas kebijakan anggaran, kemudian strategi-strategi, sebenarnya kalau misalnya kepala sekolah tidak memiliki visi, atau tidak mengetahui tentang strategi, tujuannya itu tidak paham, artinya itu berbahaya,” jelasnya.

Asep mengatakan, kapasitas kepala sekolah dapat menentukan arah kemajuan sekolah yang dipimpin, guna akhirnya pemerintah bisa melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai undang-undang dasar (UUD). “Bicara tentang visi sekolah, anggaran menjadi salah satu sumber daya, artinya kita bicara tentang target,” jelasnya.

Karena berapapun anggaran yang dikucurkan, (kalau dia tidak paham strategi atau uangnya akan dialokasikan untuk apa), itu bahaya,” tambah Asep.

Selain itu, Asep menambahkan, hal kedua yang penting dibahas adalah tentang managerial tata kelola sekolah. “Ketika semua sepakat, transfer langsung ke kepala sekolah, kita akan lihat mana kepala sekolah yang betul-betul serius, membangun sistem tata kelola keuangannya,” paparnya.

Kemudian, Asep menambahkan, pentingnya bertanggung jawab untuk skema baru mengenai perubahan dana BOS. Sebab pendidikan merupakan investasi untuk jangka panjang.

Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI) Didi Suprijadi sebelumnya meminta Kemdikbud merevisi salah satu syarat pembayaran guru honorer dengan menggunakan dana BOS.

Didi menilai syarat memiliki NUPTK akan memberatkan karena tidak semua guru honorer di Indonesia memilikinya. Sebab, pemerintah daerah enggan menerbitkan SK NUPTK tersebut.

“Karena dianggap kalau keluarkan NUPTK dianggap mengakui guru honorer. Lah itu jadi persoalan padahal dia guru mengajar di sekolah-sekolah negeri. Tapi dia (pemda) enggak mau mengakui. Kerjaannya disuru kerja iya, tapi statusnya tidak diakui. Zolim enggak? Zolim,” kata Didi.

Didi menuturkan, dari total 1,1 juta guru honorer di seluruh Indonesia, baru 100 ribuan orang yang sudah memiliki NUPTK.

Facebook Comments

loading...