Jakarta, Indeks News Banten – Pemerintah sudah menyerahkan draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja kepada DPR pada Rabu, 12 Februari 2020. Namun, serikat buruh menemukan ada beberapa pasal di dalam undang-undang sapu jagat ini yang bakal merugikan kalangan pekerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak aturan baru tentang skema pengupahan dalam RUU Cipta Kerja.

Dalam pasal 88C draft RUU tersebut berbunyi; Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa para buruh yang tergabung di organisasinya tidak pernah diundang maupun diminta masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Untuk itu, KSPI menolak bergabung dalam tim bentukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut.

“KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk tim Menko Perekonomian,” kata Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2020.

Untuk itu, kata dia, KSPI juga menolak semua pasal yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja tersebut. “KSPI tidak bertanggung jawab terhadap satu pasal pun di dalamnya,” kata dia.

Sejak 7 Februari 2020, pemerintah telah membentuk tim pembahas Omnibus Law. Airlangga Hartarto mengklaim konfederasi serikat pekerja sudah diajak berdialog ihwal pembentukan tim tersebut.

“Beberapa konfederasi, sepuluh konfederasi sudah dialog dengan Menaker dan tentunya ada dibentuk tim dan seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi,” kata Airlangga saat menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Iqbal menyebut sejumlah hal yang menjadi alasan KSPI menolak masuk dalam tim bentukan Airlangga. Pertama, proses penyusunan RUU dilakukan secara tertutup. Menurut dia, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, RUU Cipta Kerja ini telah diserahkan ke DPR, sehingga tidak lagi membutuhkan tim pembahas. Seharusnya, kata Iqbal, pemerintah membahas RUU ini bersama para buruh sedari awal, bukan setelah diserahkan ke DPR.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan ada plus minus dalam perubahan aturan yang ada di draf Omnibus Law Cipta Kerja ini.

“Jumlah pesangon berkurang, tapi ada cash benefit yang diperoleh mereka yang di-PHK,” kata Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Ida mengatakan perubahan ini dibuat lantaran aturan pesangon yang ada dalam aturan pesangon yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai kurang implementatif. Menurut dia, banyak pengusaha selama ini tak mampu membayarkan pesangon sesuai besaran yang telah diatur UU tersebut.

“Kami ingin bagaimana UU itu bisa implementatif. Kalau hitung-hitung prinsip pemberian pesangon, upah, itu kan (bagaimana) pengusahanya mampu, buruhnya cukup,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) mengubah sejumlah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Di antara perubahan itu adalah menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. Dalam UU Ketenagakerjaan, aturan tersebut tercantum dalam Pasal 93 huruf a.

Selain itu, RUU sapu jagat ini juga menghapus izin atau cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan/keguguran kandungan, hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia (huruf b).

Loading...
loading...