DPR: Tentang RUU Omnibus Law, Cuti Haid dan Melahirkan Tak Digaji Masih Bisa Dirubah

343
Jakarta, Indeks News Banten – Terkait ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi polemik baru. Di antaranya ketentuan soal cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan tak digaji oleh perusahaan.

Menurut Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menyebutkan, gaji pokok semestinya tetap harus diberikan.

Gaji pokok dapat. Tunjangan kali yang enggak dapet. Setahu saya itu enggak boleh dipotong. Yang mungkin dipotong itu uang transport. Kalau gaji pokok ga boleh. Itu hukum internasional,” kata Azis menanggapi isu tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2020).

Namun demikian Azis melanjutkan, jika memang itu ketentuan yang diatur dalam draf RUU Cipta Kerja, masih ada waktu untuk mengubah ketentuan tersebut dalam pembahasan nanti.

Loading...

“Makanya nanti bisa dilakukan perubahan ditingkat pembahasan,” ujarnya.

Lebih dari itu Azis menjelaskan, RUU Cipta Kerja ini belum melalui proses pembahasan karena DPR baru menerima draf, NA dan Surat Presiden (Surpres) RUU ini. Sehingga, pihaknya belum membahas detail per pasal RUU Cipta Kerja bersama pemerintah.

Adapun draf tersebut dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus pada poin yang membahas hak libur dan cuti mulai pasal 79 hingga pasal 84.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberian kesempatan dari pengusaha bagi pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah diatur pada pasal 80.

Kemudian pasal 81 mengatur soal pekerja/buruh perempuan yang bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama.

Pasal 82 mengatur mekanisme cuti hamil-melahirkan bagi pekerja/buruh perempuan. Di dalamnya juga termasuk cuti untuk istirahat bagi buruh yang mengalami keguguran.

Lalu, pasal 83 mengatur kesempatan bagi pekerja/buruh yang anaknya masih menyusu untuk menyusui anaknya selama waktu kerja.

Kemudian pasal 84 mengatur bahwa setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat mingguan, cuti tahunan, cuti panjang, melaksanakan ibadah serta cuti hamil-melahirkan berhak mendapat upah penuh.

Sementara itu, pada draf RUU Cipta Kerja tidak menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam lima pasal di atas.

Facebook Comments

Loading...
loading...