Ilustrasi
Jakarta, Indeks News Banten – Sikap pemerintah tetap besikeras untuk menaikan iuran BPJS kelas III, Hal itu dikatakan oleh Menko PMK, Muhajir Effendy usai rapat dengan Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Dalam rapat itu disepakati sikap pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS kelas III. Kesepakatan suara pemerintah ini akan disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Selasa (18/2/2020).

“Salah satunya cleansing data dari Kemensos, sudah clear. Kemudian juga skema tentang masalah terutama untuk meningkatkan target pembayar iuran dari BPJS juga sudah disampaikan,” kata Muhadjir.

Dilensir Kompas.com, Muhadjir menegaskan, semua elemen pemerintah sudah setuju untuk tetap menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tentang Jaminan Kesehatan. Artinya pemerintah akan tetap menaikan iuran semua kelas dalam BPJS kesehatan.

“Tanggungjawab kita bagaimana supaya Perpres itu dilaksanakan kemudian nanti kalo memang ada aspek-aspek yang tidak terkehendaki atau tidak dikehendaki dari dampak Perpres itu nanti kita selesaikan secara bertahap,” ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tetap bersikeras untuk menaikan iuran BPJS kelas III meski sudah ditolak DPR.

Menurut Muhadjir, jika iuran kelas III tidak dinaikkan akan berimbas pada keberlanjutan program BPJS Kesehatan. “Bukan tidak mau karena nanti dampak berangkai itu. Kalau itu ditetapkan, yang lain juga akan berpengaruh kan,” ucapnya. Sebelumnya, pada Senin (20/1/2020) lalu,

Komisi IX DPR RI mempersoalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III saat rapat dengan pemerintah. Komisi XI meminta agar pemerintah kembali menurunkan iuran tersebut.

Komisi IX juga mengaku disalahkan oleh buruh karena dianggap mendukung kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hampir semua anggota Komisi IX bersuara untuk tidak melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) bila tak ada hasil.

Muhadjir menegaskan data PBI sudah dibersihkan. Sehingga, lanjut dia, penerima PBI hanya orang-orang yang membutuhkan. “Saya tidak bisa berikan rincian yang lebih detail tadi. Pokoknya sudah selesai, dan ada yang dimasukkan dan ada yang dikeluarkan,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kemenko PMK tengah berkoordinasi untuk membersihkan data PBI untuk BPJS Kesehatan. Pembersihan data tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial.

“Kemarin sudah ada skema yang pembayar kelas tiga itu akan kita telisik yang memang memenuhi syarat untuk dimasukan PBI kita tarik ke PBI,” ujar Muhadjir di Kantor Kementerian PMK, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

“Karena itu Kemensos sedang merapikan membersihkan data datanya dan nanti berapa yang berstatus inclusive error atau inclusion error,” sambung dia,(***).

Loading...
loading...