ilustrasi
Jakarta, Indeks News Banten – Komisi IX DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan telah menjalani rapat pada tahun lalu. Kesimpulannya, peserta BPJS kelas 3 kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) tidak dinaikkan.

Rapat gabungan antara DPR dengan pemerintah hari ini tetap memutuskan tidak boleh ada kenaikan untuk kelas 3 PBPU dan BP, sebelum adanya perbaikan data dari BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menaikkan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Pemerintah diminta tidak mengingkari hasil keputusan bersama terkait iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas tiga.

“Berpegangan kepada itu, kami meminta tidak ada kenaikan iuran untuk kelas 3 bagi PBPU dan BP,” ujar Intan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, 20 juta jiwa peserta kelas 3 PBPU dan BP merasa keberatan dengan adanya kenaikan iuran dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per bulan.

“Kenaikannya ada selisih Rp16.500 itu berat buat rakyat, apalagi bicara tangggungan. Misalnya, suami, istri, dengan tiga anak,” ujar Intan.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memasukan peserta iuran BPJS kelas 3 kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) dimasukan ke dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Puan menjelaskan, peserta iuran kelas 3 PBPU dan BP sebanyak 19,9 juta jiwa yang sangat ini merasa keberatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Jadi kami meminta bisa dimasukan ke dalam data PBI,” ujar Puan usai rapat gabungan DPR dengan pemerintah di ruang Pansus B, komplek Parlemen, Jakarta.

Puan menjelaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 PBPU dan BP bertentangan dengan hasil rapat Komisi IX dengan pemerintah, agar tidak dinaikan sebelum adanya perbaikan data peserta.

Oleh sebab itu, Puan berharap pemerintah segera menyelesaikan perbaikan data dan sementara waktu peserta PBPU dan BP di masukkan ke dalam kategori PBI.

Di tempat yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, perbaikan data peserta iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan secepatnya dan pemerintah akan mengikuti keputusan bersama antara DPR dengan pemerintah.

“Kalau memang nanti untuk solusinya adalah memasukkan peserta kelas III masuk ke dalam PBI, akan segera kita lakukan kalau itu memang menjadi keputusan bersama,” ujar Muhadjir.***

Loading...
loading...