Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani
Jakarta, Indeks News Banten – Rumusan Pasal 170 itu pada pokoknya memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengubah Undang-Undang (UU) melalui Peraturan Pemerintah atau PP, Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, ada kemungkinan penempatan aturan tersebut di dalam draf itu disebabkan salah ketik.

“Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf),” ujar Mahfud di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani tidak percaya dengan alasan pemerintah tentang kesalahan pengetikan pada Pasal 170 omnibus law RUU Cipta Kerja.

“Saya kira tidak salah ketik. Sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya katanya ada menjadi tidak ada. Itu baru salah ketik. Atau harusnya bisa menjadi tidak bisa atau sebaliknya itu baru salah ketik. Namun, dalam satu kalimat, apalagi ada dua ayat paling tidak itu tidak salah ketiklah,” ucap Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Argumennya, dalam UU itu yang namanya PP didefiniskan sebagai peraturan yang dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan UU. Kalau sekarang ada PP menggantikan UU berarti menabrak definisi PP itu sendiri sesuai UU 12/2011.

“Itu dari sisi sesama UU. Dari sisi sistem ketatanegaraan kan juga bermasalah. Kalau presiden itu bisa mengubah UU dengan PP, itu namanya mensubordinasikan posisi DPR di bawah presiden,” tegasnya.

Semestinya, lanjut anggota Komisi III DPR ini, kalaupun konsenya satu kenapa harus dibuat UU bisa diubah dengan PP. Bila yang diinginkan pemerintah itu sebuah proses yang cepat untuk mengganti UU, maka tinggal dibunyikan agar proses perundang-undangan diproses dengan cepat.

“Misal, pemerintah berinisiatif mengubah satu ketentuan dalam UU Cipta Kerja itu nantinya, maka yang harus dilakukan, pemerintah mengajukan revisi atau RUU dan dibahas super cepat. Itu kemudian diatur dalam RUU itu,” katanya menyarankan.

Sementara anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil mengkritik Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan terdapat salah ketik pada Pasal 170 Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Nasir menyarankan, sebaiknya pemerintah berkata jujur kepada publik mengenai alasan pemerintah menaruh pasal tersebut. “Sampaikan saja secara jujur kepada publik. Kalau memang salah ketik, ya kenapa bisa salah ketik? Ya kan?,” ujar Nasir saat dihubungi wartawan, Selasa (18/2/2020).

Pasal 170 ayat 1 dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja diketahui berbunyi:

“Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini”.

Kemudian, pada ayat 2 disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat berikutnya menyatakan dalam rangka penetapan peraturan pemerintah, pemerintah dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Nasir, apabila memang salah ketik, maka profesionalitas tim penyusun Omnibus Law Cipta Kerja tersebut patut dipertanyakan.

“Itu kan menunjukkan ketidakprofesionalannya tenaga-tenaga yang mendampingi presiden dan itu kan menimbulkan ketidakpercayaan,” kata Nasir.

Soal keberadaan Pasal 170 itu sendiri, Nasir menekankan bahwa sebuah undang-undang tidak dapat diubah melalui peraturan pemerintah.***

Loading...
loading...