Aliansi Buruh Banten Bersatu Dedi Sudarajat dalam jumpa pers di Sekretariat DPD KSPSI Banten di Cikokol, Kota Tangerang, Rabu (19/2/2020).
Tangerang, Indeks News Banten  – Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan mengerahkan sebanyak 25.000 buruh yang akan menggeruduk kantor DPRD Provinsi Banten, Sukajaya, Serang, Selasa (3/3/2020) mendatang.

Ketua aksi dari AB3, Dedi Sudarajat mengatakan, dalam RUU itu, pihaknya menyoroti sembilan poin yang dinilai menjadi titik berat buruh.

“Kami sudah hitung bahwa massa kami seluruh aliansi di Banten kurang lebih melibatkan 25 ribu orang,” ujar Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu Dedi Sudarajat dalam jumpa pers di Sekretariat DPD KSPSI Banten di Cikokol, Kota Tangerang, Rabu (19/2/2020).

Aksi yang dilakukan tersebut dalam rangka menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja lantaran dinilai radikal dan anti pancasila.

“Pertama, hilangnya upah minimum, UU 13 terdiri UMP, UMK, Upah sektoral. Di RUU citpa kerja menghapus semua itu, yang ada hanya UMP. Padahal UMP nilainya paling kecil,” terang Dedi

Dedi tak menghiraukan bila banyaknya massa aksi akan berdampak pada terganggunya aktivitas industri maupun perekonomian. Sebab, demonstrasi ini untuk memperjuangkan kepentingan para pekerja yang hak-haknya dirampas.

Menurutnya, aksi dilakukan untuk meraih dukungan penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari para wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten.

“Kami juga sudah mendapat dukungan dari DPRD Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Cilegon, dan Serang,” jelasnya.

Lalu kata dia, hilangnya pesangon para buruh. Pasalnya, kata dia, pesangon itu merupakan hasil dari capaian kerja atau penghargaan daripada atau untuk buruh itu sendiri.

“Hilangnya pesangon, kita tahu bahwa di RUU uang yang hilang penghargaan masa kerja. Sehingga jelas itu kalau yang disampaikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan itu tidak benar,” tegasnya.

Ia menjelaskan, ada penggunaan outsourcing yang bebas. Saat ini, katanya, dibatasi hanya lima bidang usaha. Namun ketika pelaksanaan berantakan.

“Lalu jam kerja 14 jam, dulu kita dibatasi 40 jam per minggu. Sekarang fleksibel bisa lebih dari itu. Ini mau seperti apa kita? Tidak ada lagi 5 hari kerja, disana 6 hari kerja,” ucapnya.

Sementara katanya, pengurangan karyawan kontrak tidak terbatas. Menurutnya saat ini, sekitar dua tahun diperpanjang satu tahun. Sementara, nanti tidak dibatasi apapun asal kesepakatan perusahaan dan pekerja.

Setelah unjuk rasa secara maraton dilakukan di tingkat daerah dan berhasil meraih dukungan penolakan, kata Dedi, pergerakan belum berhenti.

Ia menambahkan aksi akan berlanjut hingga tingkat nasional demi menggagalkan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini.

Karena, berdasarkan hasil kajian AB3, terdapat sembilan poin yang diklaim merugikan proses ketenagakerjaan dan mencekik pekerja dalam RUU Cipta Kerja tersebut.

Loading...
loading...