Perusahaan Pengadaan APD Kemenkes Di Duga Tidak Memiliki Ijin Edar Dalam Pengadaan APD

848
Perusahaan Pengadaan APD Kemenkes Di Duga Tidak Memiliki Ijin Edar Dalam Pengadaan APD
Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberi peringatan tegas bagi pengadaan langsung tanpa lelang, untuk APD penanggulangan virus corona atau Covid-19. KPPU meminta agar pelaku usaha nantinya tidak mempraktikkan kartel atau kesepakatan menentukan harga eksesif atau berlebihan, baik untuk produk alat pelindung diri (APD) maupun komoditas pangan kebutuhan masyarakat.

“KPPU akan melakukan tindakan hukum yang tegas apabila dalam proses pendistribusian dan logistik Alat Pelindung Diri dan lainnya ditemukan upaya-upaya yang merugikan proses penanggulangan bencana tersebut,” tulis KPPU dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2020.

Berdasarkan temuan redaksi banten.indeksnews.com ada kejanggalan dan dugaan yang dilakukan Oknum Kemenkes dan Salah satu Perusahaan Pengadaan APD yang diduga belum memiliki ijin edar atas APD,ijin produsen alat kesehatan dan ijin penyalur alat kesehatan sebagaimana yang diwajibkan Pasal 5 Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1190 ,1189 dan 1191/MENKES/PER/VIII/2010.Ini dibuktikan dengan pencarian daring menggunakan 7digit dari 11digit Nomor ijin edar yang terdapat dalam surat pesanan kemenkes tidak ditemukan Pendaftar atau Produsen atas nama Perusahaan tersebut.

SURAT

Sangat disayangkan pihak kemenkes dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Percepatan Penanganan Covid-19 yang mengeluarkan Surat Pesanan APD kepada perusahaan yang diduga tidak memiliki legal standing dan ini merupakan sebuah persekongkolan serta kecerobohan.

Surat berkop sekretariat jenderal Kementerian Kesehatan RI  tentang hal pesanan alat APD kepada Salah satu Perusahaan tersebut terlihat janggal karena dalam surat itu nomor ijin edarnya tidak lengkap bahkan ada kesan disembunyikan .

Investigasi terakhir tidak adanya kesesuaian antara alamat kantor Perusahaan tersebut dengan Fakta dilapangan ,ini sungguh terasa aneh dan janggal sebagai perusahaan yang seharusnya mempunyai legalitas yang jelas.

BACA JUGA:  Urus Layanan Adminduk Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Dimasa pandemi covid-19 ini masih saja ada oknum oknum  yang memanfaatkan dalam hal mencari keuntungan pribadi.

Sangat disayangkan juga Kementerian Kesehatan dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen tidak teliti dalam menunjuk salah satu perusahaan alat kesehatan yang benar benar sesuai ketentuan/ standar yang dikeluarkan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian.

Negara membutuhkan orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban menyeleksi dan memverifikasi setiap Perusahaan yang akan ikut dalam kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa, seperti halnya  dalam kasus Pengadaan APD diKemenkes ternyata alamat perusahaan setelah ditelusuri adalah alamat kantor Polisi selain itu harus dilihat pula kemampuan dasar perusahaan, legalitas perusahaan serta pengalaman dibidangnya harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pengadaan APD sesuai surat pesanan Kemenkes kepada Salah Satu Perusahaan yang bernilai Ratusan Miliar merupakan nilai Pekerjaan yang cukup besar, dari nilai pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan oleh perusahaan yang memiliki legalitas yang jelas, kemampuan modal keuangan yang cukup dan memenuhi kriteria standar perusahaan yang memiliki sertifikasi dibidangnya.

Dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen hanyut dalam kondisi dan situasi darurat tetapi melanggar aturan transparansi, akuntabilitas dan integritas.

Artikel sebelumyaJalan Kabupaten Rusak Parah di Serang, Warga Protes Dengan Aksi Memancing Ikan
Artikel berikutnyaHadapi Situasi ‘New Normal’ Pemkot Tangsel Akan Membuat Regulasi Mal Dan Pasar Agar Dapat Beradaptasi