Tindak Pelanggar PSBB

0
PSBB
TANGSEL,Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota Tangerang Selatan nampaknya tidak dilakukan secara serius, hal tersebut terlihat dengan beredarnya gambar wakil walikota Tangsel Benyamin Davnie bersama ASN dan warga di medsos dengan mengabaikan aturan social distancing dan physical distancing.

Dalam foto tersebut terlihat jelas Benyamin dengan beberapa orang melakukan kerumunan tanpa adanya jarak aman sesuai aturan PSBB yg di tetapkan. Jelas ini sebuah pelanggaran yg tidak dapat di tolerir.

Seharusnya pejabat teras sekelas wakil walikota memeberikan contoh yang baik dan bisa di jadikan panutan dalam situasi pandemi sekarang ini, bukan malah memberi ruang bagi yang lain untuk melakukan pelanggaran PSBB.

Lebih parahnya dalam foto tersebut ada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Tangsel Sapta Mulyana, seharusnya organ yg menjadi bagian dari penegakan PSBB malah terlibat dalam pelanggaran. “Masyarakat disuruh taat dan tertib aturan tapi mereka sendiri yang malah melanggar aturan yg mereka buat. Sungguh ironi dan sangat menyayat hati.”

Dalam pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan dan Kesehatan No 6 Tahun 2018, berbunyi: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaa Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta”.Artinya wakil walikota Benyamin Davnie, ASN dan warga yg terlibat dalam acara tersebut bisa dikenakan pasal ini karena dengan sengaja melakukan kegiatan dan jelas mengabaikan protokol kesehatan. Seperti yang terjadi pada aksi balap liar di jalan serpong beberapa minggu lalu, pelaku ditangkap dan dikenakan pidana atas perbuatannya.

Untuk itu kami mendesak Polres tangsel untuk segera menindak pelanggaran PSBB yang dilakukan Wakil Walikota Benyamin Davnie dan kelompok berbaju ungu tersebut, karena jika dibiarkan maka anggapan bahwa ” Aturan yang dibuat hanya untuk masyarakat dan bukan untuk pejabat atau orang yang dekat dengan pejabat benar adanya” Akhirnya syahwat kekuasaan telah menghilangkan nalar sehat segala himbauan untuk taat aturan PSBB hanya sekedar Lips service didepan kamera untuk sekedar menjalankan kewajiban.

BACA JUGA:  Tim SAR Lakukan Pencarian pemuda tenggelam di Sungai Serayu berlanjut

Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Pastikan hukum berlaku untuk semua, tidak ada pembatas antara yang kaya dan miskin, pejabat dan masyarakat.

Ahmad Priatna
Wakil Koordinator TRUTH
0896-3072-8566