Ada Apa Dengan Kepala BPN Tangsel

0
spanduk warga serpong

TANGSEL, Polemik pembebasan lahan Jalan tol Serpong-Balaraja, Ratusan warga Kelurahan Cilenggang Rt. 007/03 Kec. Serpong, Kota Tangerang selatan dengan Tim Pengadaan Tanah Jalan tol Serpong-Balaraja belum menemui titik terang. Bahkan kini warga terdampak proyek jalan tol serpong-Balaraja telah ajukan sikap protes dan penolakan melalui Tim Kuasa Hukum kepihak BPN, PUPR dan PT. Trans Bumi Serbaraja, Adapun inti dari sikap protes penolakan dari warga tersebut terkait dengan nilai ganti rugi tanah yang dirasa warga tidak sesuai standar.

Salah satu dari Tim Kuasa hukum, Bapak Sani menjelaskan sebanyak 146 warga terdampak telah mencabut persetujuan dan menyatakan keberatan atas nilai ganti rugi tanah. Atas hal itu, pihaknya yang ditunjuk sebagai Tim kuasa hukum menyampaikan sikap protes penolakan ke pihak BPN, PUPR dan PT. Trans Bumi Serbaraja.

Adapun yang menjadi sikap protes atau penolakan kami ialah Tim Pengadaan Tanah dari BPN Tangsel, Dinas Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Toto & Rekan yang di tunjuk sebagai tim Appraisal.

“Harapannya nanti adanya pertimbangan pemberian nilai ganti rugi yang wajar,” kata bapak sani kepada wartawan.

Bapak Sani mengatakan, sikap protes dan penolakan tersebut ditempuh karena adanya ketidakadilan yang menimpa warga terdampak pembagunan jalan tol Serpong-Balaraja. Adapun ketidakadilan tersebut dilihat dari nilai ganti rugi lahan beserta bangunan yang berkisar Rp.4.5 juta hingga mencapai maksimal 10 juta dengan masing masing nilainya bervariatif, jumlah itu dianggapnya jauh dari kata layak dan tidak wajar. “Kami membandingkan harga tanah Pada 2012 lalu di Kelurahan Cilenggang Rt. 007/03 Kec. Serpong kab. Tangsel itu paling rendah Rp 5.000.000 per meter persegi belum termasuk nilai bangunan ,Masa sekarang masih dihargai dengan harga yg masih dibawah standar masa kini.ini bukan kemajuan tapi kemunduran.ganti rugi. bukan ganti untung namanya.

BACA JUGA:  Tarif artis ST dan MA Sekali Kencan Rp 110 Juta, Muncikari Untung Besar

Normalnya setiap tahun itu harga tanah semakin naik, ini ko malah turun,” ungkap Bapak Sani.

Bapak Sani menambahkan
“kami menolak pihak BPN,PUPR dan PT. Trans Bumi Serbaraja selaku pelaksana pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Serpong-Balaraja yang tidak pernah melihat dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang menginginkan harga yang wajar, karena tanah disekitar BSD sudah cukup tinggi, ujarnya.

Salah satu Tim Kuasa hukum, Bapak sani menilai kekurangan dari pihak BPN,PUPR dan PT. Trans Bumi Serbaraja tidak menghargai kuasa hukum yang jelas-jelas Warga Cilenggang sebagai pemilik tanah telah memberikan kuasa hukumnya kepada kami.

Bapak sani dengan tegas menyampaikan “Kenapa malah Kepala BPN malah mengacak-ngacak aturan dengan langsung ingin membagikan hasil penilaian harga kepada sebagian masyarakat, padahal jelas warga atau masyarakat mempunyai Tim Kuasa Hukum”. Tandasnya.

Jelas Kepala Kantor BPN,PUPR dan PT. Trans Bumi Serbaraja sepertinya sudah tidak mengormati kami selaku kuasa hukum dan pura-pura seperti tidak tahu, bahwa masyarakat mempunyai tim kuasa hukumnya.kata bapak sani saat di wawancarai, 16/04/2020

Selain itu bapak sani, mengatakan sudah beberapa kali diundang rapat dengan Pihak BPN dan PUPR plus dengan orang dari PT. Trans Bumi Serbaraja, dan kami rapat terakhir di Grand Zurich Hotel BSD Tangsel yg dihentikan secara sepihak.oleh kakan BPN tangsel saat itu.tanpa penjelasan.

Bapak sani dengan tegas menyampaikan
” Presiden kita sudah jelas mengatakan jangan merugikan rakyat!, bila dalam pembebasan tanah kepentingan jalan tol atau kepentingan pembangunan apapun, dsb, itu ganti untung bukan ganti rugi”. Tandasnya.

Tapi kepala kantor BPN Tangsel, PUPR dan PT. Trans Bumi Serbaraja kelihatannya tidak memaknai ucapan kepala negara, malah mengatakan belum ada PP nya saat itu.malah pejabat tsb buka front dengan tim kuasa hukum dan mengacuhkan tim kuasa hukum, ada apa dengan Kepala Kantor BPN, PUPR dan PT. Trans Bumi Serbaraja ?? Bebernya.

BACA JUGA:  Komplotan Pelaku Penipuan 14 Mobil Rental Dibekuk Aparat Kepolisian

Kami dari tim kuasa hukum, “Bila tidak ada penyelesaian dari pihak terkait, kita akan hadapi sampai keadilan benar-benar dapat ditegakan dan masyarakat cilenggang harus mendapatkan kenyamanan dan tentram ditempat yg baru, rakyat jangan dibikin susah, kami dan masyarakat tidak anti dengan pembangunan tapi tolong perhatikan nasib masyarakat cilenggang akibat dari dampak proyek jalan tol tersebut.

selain masalah harga yang dirasa tidak masuk akal, pihaknya mencurigai adanya dugaan ketidak profesionalan yang dilakukan Tim Pengadaan Tanah dari BPN tangsel, pihak PUPR, dan PT. Trans Bumi Serbaraja sangat disesalkan “Kenapa pihak BPN, PUPR dan PT. Trans Bumi Serbaraja langsung ke warga Cilenggang, padahal warga cilenggang sudah mempunyai kuasa hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada kami, dan itu kami nilai sebuah kesalahan besar!”. Tegas bapak sani secara berulang-ulang.

Mengenai dampak lingkungan atau amdal kami menilai juga belum final. itu perlu diluruskan. kita akan laporkan masalah ini ke pusat dan istansi terkait lainnya. agar alur permasalahan ini dapat diselesaikan.dengan aturan yg benar.

Bapak sani menambahkan “Jangan sampai nasib rakyat cilenggang menjadi terkatung katung dan masyarakat dibuat menjadi resah, karena dinilai cara kerja dari BPN dianggap kurang profesional dalam pengadaan tanah untuk proyek jalan tol dan ingin memaksakan kehendaknya dengan cara mengorbankan warga Cilenggang, Ungkapnya.

Bapak sani pun menyebutkan bahwa dalam setiap pembebesan tanah untuk proyek, BPN selaku yang diberikan mandat untuk cari tanah dan menentukan harganya dibantu dengan tim apraisal. hasilnya dilaporkan ke dinas PUPR, selanjutnya yg bayar itu dari pihak PUPR dananya bisa didapatkan dari pemerintah, tapi dengan alasan pemerintah tidak belum ada dananya .maka dana tersebut ditalangi oleh pihak swasta.

BACA JUGA:  Pedagang Mobil Bekas Ketiban Rezeki di Akhir Tahun

Bukannya dana sudah siap dan tinggal atur harga langsung bayar, tinggal buat laporan harga tanah sekian.dsb

Pihak BPN, tinggal lapor ke PUPR dan PUPR bila setuju tinggal bilang ke PT. Trans Bumi Serbaraja.sebagai penyandang dana .dan tinggal bayar saja.
tentu dananya sdh siap. tentunya harga yg telah disetujui oleh masyarakat sesuai dgn tim yg ada dari BPN.hasil kesepakatan bersama.bukan secara sepihak. dan jangan memaksakan kehendak dari pihak BPN maupun PUPR. dan harus dengan cara pembebasannya yang wajar tdk melaui tekanan tekanan kepada masyarakat, dan kita siap melaporkan kepada instansi terkait dipusat yg menangani bidang hukum dan instansi terkait lainnya.dan kami sdh siap utk itu Ungkapnya.

Bapak Sani sebagai salah satu Tim kuasa hukun mempertanyakan
“kenapa dana yg telah ditetapkan dari pemerintah bisa beda kebawah,tentunya dari mulai Bapenas sudah memberikan acuan kepada instansi terkait lainnya baik itu dari pusat dan daerah.

Dalam hal ini pemda propinsi banten dan Pemkot Tangsel serta Tangerang sumbernya anggaran dana bisa dari Pemerintah dan bisa juga dari pihak swasta.

Dan Pemerintah telah menunjuk PT. Trans bumi serbaraja yang akan mengelola proyek jalan tol ini.

Kami dari tim kuasa hukum akan membuat laporan ke instasi terkait di pusat.dan istansi terkait lainnya yg ada hubungannya

Dengan pembebasan tanah agar turun tangan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di cilenggang,dengan harapan agar menuai hasil terang benderang,supaya kedepannya jangan ada lagi penekanan-Penekanan kepada masyarakat. Dan masyarakat bisa tidur dengan nyenyak, bila ada ditemukan ada dugaan yg tidak beres ,biar dapat diusut secara tuntas. Tegas bapak sani selaku salah satu Tim kuasa hukum.