Jamaah Calon Haji Kota Jayapura dipersilahkan jika ingin tarik biaya pelunasan

366
calon haji 2020
JAKARTA – Kementerian Agama mengumumkan pembatalan keberangkatan Calon haji 2020. Kepastian itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020, tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Berdasarkan keputusan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Syamsuddin, mengatakan pihaknya mempersilahkan jemaah calon haji yang mau menarik biaya pelunasan perjalanan ibadah haji.

“Kalau tidak ditarik ada nilai manfaatnya bagi calon haji, yaitu bunga uangnya itu akan diberikan pada 2021 atau satu bulan sebelum berangkat,” ujar Syamsuddin di Kantor Wali Kota Jayapura

Namun, lanjut Syamsuddin, bila biaya perjalanan ibadah haji ditarik semua, maka calon haji bersangkutan batal berangkat, tapi kalau hanya tarik selisihnya berarti tahun depan bisa berangkat haji.

“Biaya haji 2020 bervariasi, mulai dari zona 1, 2, dan 3. Kota Jayapura masuk dalam embarkasi Makassar masuk zona 3 dengan biaya haji kurang lebih Rp 39 juta. Jumlah jemaah haji di Kota Jayapura 322 orang (sudah lunasi),” ujar Syamsuddin.

“Semoga pembatalan ini ibadah haji tahun ini ada manfaatnya. Jaga kesehatan, gunakan waktu selama setahun ini untuk memperdalam ilmu manasiknya sehingga saat berangkat 2021 sudah siap dalam kondisi secara fisik dan mental,” ujar Syamsuddin.

Kepala Seksi Bina Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus Bidang Haji dan Bimbingan Masyarajat Islam Kanwil Kemenag Provinsi Papua, Abdul Hafid Jusuf, mengatakan jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dalam permohonan pengambilan uang pelunasan itu, turut dilampirkan bukti asli setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji yang dikeluarkan bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji. Kemudian membawa juga fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama calon haji, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

BACA JUGA:  KPK Terus Selidiki Dugaan Korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Ranggon, Kapan Gubernur DKI Dimintai Keterangan?

“Setelah data permohonan masuk, dokumen yang ada diverifikasi. Apabila dinyatakan lengkap, data akan diinput ke dalan aplikasi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu dan statusnya masuk pembatasan setoran pelunasan haji,” ujar Jusuf.

Selanjutnya, dikatakan Jusuf, Kepala Kemenag Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji secara tertulis yang dikirim melalui email atau elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan Kakanwil Kemenag Provinsi.

Artikel sebelumyaLima Arahan Presiden terkait Covid -19 ,Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
Artikel berikutnyaDirresnarkoba Polda Banten Kunjungi Kantor BNNP Banten Jalin Sinergitas