Kepala Desa Di Serang, Terima Kunjungan Pengawas Gugus Tugas Covid 19 Provinsi Banten

2
Kades serang dprd provinsi banten
Setelah Sosialisasi Jaring Pengaman Sosial Covid-19 dan serap aspirasi pemerintahan desa Komisi V DPRD Provinsi Banten lakukan foto bersama
Serang – Untuk peninjauan langsung terkait penanganan dan pengumpulan data informasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi yang terdampak covid-19, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Banten kunjungi Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Sabtu (13/06/2020).

Pada kunjungan yang dilakukan, H. Umar Barmawi yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB) mengatakan pihaknya tetap melakukan fungsi pengawasan, meski kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan, khususnya di kabupaten Serang yang baru-baru ini ditetapkan sebagai Zona Merah.

komisi-v-dprd-banten
Kiri H. Umar Banten bersama Anggota Komisi V DPRD serap aspirasi pemerintahan desa terkait bansos covid-19

“Kalo kami berada dirumah, terus kami takut semua akan terjadi kepanikan di masyarakat, oleh karena itu kita juga tetap mengikuti protokoler covid-19 selalu membawa handsanitizer,” ucapnya.

Umar Barmawi mengatakan dirinya gencar berkeliling di wilayah Provinsi Banten, khususnya wilayah yang menjadi tugasnya, ia senantiasa mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah.

“Kita bukan dalam rangkaian kunjungan kerja (Kunker) kita dari Komisi V itu sebagai Tim Pengawas Covid Provinsi Banten. Oleh karena itu, bukan hanya di Desa-desa, kita juga melakukan pengawasan di Puskesmas-puskesmas dan Rumah sakit. Bahkan, kedepan kita akan melakukan rangkaian tugas pengawasan di RSUD Cilegon yang jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) melonjak, intinya kami akan terus melakukan kerja untuk masyarakat,” lanjutnya.

Kepala-desa-mengadu
Kepala desa Majasari sampaikan keluhan masyarakat dan pemerintahan desa tentang Bantuan Sosial

Ia menuturkan bahwa kunjungan Komisi V DPRD Provinsi Banten ke Desa-desa untuk melihat berbagai macam persoalan bantuan Jaring Pengaman Sosial di tengah masyarakat, dalam hal ini pihaknya menerima pengaduan dan diminta untuk memfasilitasi sehingga saluran informasi dari para kepala desa dapat segera direspon.

“Jaring Pengaman Sosial perlu kami sosialisasikan kepada perangkat desa karena. Banyak keluhan-keluhan masyarakat, mereka taunya ketika didata memberikan KTP itu mendapat bantuan, kami menyarankan perangkat desa untuk hanya mendata warga yang miskin, kalo seluruh warga desa didata ketika tidak dapat mereka akan protes, juga mengarahkan dalam input data petugas untuk teliti jika NIK salah fatal tidak tervalidasi,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Tim SAR Lakukan Pencarian pemuda tenggelam di Sungai Serayu berlanjut

Selain kepala Desa Majasari dan Jajaran, hadir pula dalam kunjungan tersebut kepala desa Parakan dan Bojot dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait permasalahan bantuan sosial covid-19.