Ratusan Warga Cilenggang Masih Berjuang Dalam Proses Proyek Tol Serpong -Balaraja

warga cilenggang
TANGSEL – Di tahun 2012, PT Bumi Serpong Damai (BSD) melakukan pembebasan lahan warga Cilenggang 2, Serpong, Tangsel untuk pembangunan proyek jalan tol Serpong-Balaraja. Akan tetapi, hingga kini dalam proses pembebasan lahan warga yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) dari Kementerian. Warga Cilenggang 2 dan sekitarnya tidak mendapatkan keadilan pada proses pembebasan lahan. Rabu 17 Juni 2020.

Berbagai bentuk protes  warga cilenggang juga dilayangkan oleh warga dengan membentangkan puluhan spanduk yang menuntuk agar PT BSD berlaku adil. “Intinya kami merelakan yang diinginkan oleh pengembang, dengan catatan melalui musyawarah untuk mufakat. Supaya nilai Pancasila muncul, kami tidak menghalangi, siapapun yang membangun silahkan. Lihat lingkungan kami, strategis,” ujar Maman salah satu warga.

“Maka itu harus sesuai, pindah keluar dari sini cilenggang bisa kebeli ditempat lain yang baik, itu saja tuntutannya tidak banyak, tidak harus diputer sana-sini,” timpalnya. Lanjutnya, angka ditawarkan dari pengembang kepada warga Cilenggang sangatlah jauh di bawah harga pasaran. Dan juga tanpa alasan tertentu, pengembang mematok harga berbeda setiap rumah yang nantinya akan terkena dampak pembangunan tol.

“Tidak adil, kok harga terlalu jauhh dari nilai jual pasaran, janji Asda 3 Provinsi, Asda Tangsel harus ganti untung. Tapi harganya berbeda dari yang ditawarkan. Juga, misalnya rumah saya sama rumah tetangga depan kenapa kok berbeda, pertanyaan saya. Nilianya di bawah standar. Intinya warga kena dampak tidak menolak, tapi nilai kemanusiaan yang harus diangkat,” jelas Maman.

Sementara itu, Ketua koordinator perwakilan warga Cilenggang, Masfur Sidik mengatakan dengan tegas mengatakan .”Kami sebagai warga masyarakat Cilenggang bisa mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana telah diatur dalam amanat undang undang no. 2 tahun 2012 bahwa pembangunan yang bersifat fasilitas umum, Pemerintah harus memperhatikan dari sisi keadilan dan kesejahteraan, maka dengan adanya pernyataan sikap penolakan kami dari warga masyarakat Cilenggang, karena tidak sesuai dengan undang undang yang tertuang diatas, maka kami sebagai warga masyarakat tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

BACA JUGA:  Mayjen TNI Dudung Abdurachman Pangdam Jaya Tidak Terima dengan Ucapan Habib Rizieq

Menyinggung dari total luas secara keseluruhan tanah leluhur kami sebagai warga masyarakat cilenggang yang terkena dampak pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja yaitu seluas 4,6 Ha persegi, dengan luas masing masing sangat bervariatif , dimulai dari 50 meter persegi hingga ada yang sampai 6000 meter persegi, jalasnya.

Sesuai dengan hasil musyawarah kami sebagai warga masyarakat cilenggang di kantor sekretariat Aliansi ini, kita semua sepakat meminta kepada pihak terkait dengan nilai lahan tanah berikut bangunannya dimulai dari Rp. 30 juta hingga sampai Rp. 40 juta per meter persegi, karena luasnya berpariatif.Tandasnya.

Warga masyarakat Cilenggang meminta kepada pihak BPN, PUPR dan Trans Bumi Serbaraja dapat memenuhi dasar tuntutan dengan nilai harga perlahan tanahnya diangka min Rp. 30 juta hingga sampai Rp. 40 juta permeter persegi.

Sebagai dalam bentuk pernyataan sikap kami itu tertuju kebagian pramakarsa yaitu pihak BSD waktu itu di tahun 2012 yang didalam amdalnya sebagai yang memprakarsa pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja itu adalah PT BSD itu sendiri.

surat pernyataan satu

surat pernyataan dua

Ditahun 2015 perusahaan BSD membuat konsersium dan diikuti bebera perusahaan, salah satunya disitu ada PT.BSD kemudian di dalamnya ada PT. kompas Gramedia, Astratell namun akhirnya kedua perusahaan itu mundur, ujar Masfur sidik.

Kami warga masyarakat Cilenggang membuat pernyataan sikap penolakan ke PT. BSD, yang sekarang namanya sudah diubah menjadi PT. Trans Bumi Serbaraja supaya mereka dapat memperhatikan dan yang dinginkan warga masyarakat Cilenggang yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja, karena mereka dari PT. Trans Bumi Serbaraja awal mulanya yang membebaskan lahan tanah, maka sampai saat ini kami sebagai warga masyarakat mempunyai kenyakinan bahwa pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja itu didanai oleh PT. Trans Bumi Serbaraja, itu sesuai dengan data yang kami peroleh dari KPPIP, dan pendanaan pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja murni di danai dari swasta murni, sebagaimana disampaikan bapak Menteri Basuki ketika mengadakan kunjungan ke legok jalan tol serpong-Balaraja. Ujarnya.

BACA JUGA:  BPBD Provinsi Banten Peringatkan Masyarakat Di Provinsi Banten Waspada Bencana Alam

“beliau menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa proyek pembangunan jalan tol serpong-Balaraja adalah murni di danai pihak swasta”, ucapnya.

Kami meminta kepada PT. Trans Bumi Serbaraja dapat mengakomodir sesuai keinginan warga masyarakat Cilenggang khususnya yang terkena dampak dari Pembangunan jalan tol serpong-Balaraja. Gugatan ini kami lakukan sebagai dalam bentuk penyataan sikap penolakan kami sejak tanggal 2 Agustus 2019 yang lalu, waktu itu kami mendapatkan penilaian dari pihak KJJP dan 10 hari kemudian kami mengajukan gugatan kami kepihak BPN sebagai fasilitator pengadaan jalan tol serpong-Balaraja. Jadi kami sudah mengajukan gugatan ini kepada pihak BPN di bulan Agustus 2019 yang lalu, Ujarnya.

Saat itu mereka masih berlindung dibawah kekuasaan dengan mengatakan “bahwa kami juga sebaga warga masyarakat biasa yang harus taat pada hukum