Gubernur Banten Dituntut Minta Maaf ke Publik, Terkait Kebijakan Bank Banten

1
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
SERANG – Kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait dengan Bank Banten dinilai menimbulkan kekisruhan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, WH dituntut menjelaskan sekaligus meminta maaf kepada publik.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma meminta Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten WH-Andika Hazrumy mampu menjelaskan ke publik atas kekisruhan yang diakibatkan dari merger Bank Banten ke BJB.

“Kami meminta Gubernur Banten segera menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat atas kekisruhan yang bermula dari merger Bank Banten dan BJB,” kata Faisal, di sela aksi Aliansi Mahasiswa Peduli Banten (Amuba) di depan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis 18 Juni 2020.

Menurut Faisal, proses merger Bank Banten dilakukan di tengah pandemi Covid-19 telah membuat masyarakat terganggu karena berdampak pada banyak aspek perekonomian, utamanya di internal pemerintahan.

“Satu lagi, gubernur harus minta maaf kepada masyarakat Banten. Seharusnya di tengah wabah pemimpin memberikan ketenangan tapi malah sebaliknya,” ucapnya.

Mereka menilai WH-Andika gagal memimpin. Salah satu indikatornya terlihat dalam mengambil kebijakan terhadap Bank Banten sehingga berdampak terhadap penanganan Covid-19 di Provinsi Banten.

Pantauan di lokasi, unjuk rasa digelar pukul 11.00 WIB. Massa yang terdiri atas kader HMI Cabang Serang, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Serang, Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang (PP Hamas) serta Keluarga Mahasiswa Tirtayasa (Kamayasa). Selain berorasi, aksi juga disertai tabur bunga sebagai simbol gagalnya kepemimpinan WH-Andika.

Koordinator Aksi Diky Denarivo mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 Gubernur Banten Wahidin Halim telah memindahkan kas daerah dari Bank Banten ke BJB.

“Selama kepemimpinan Wahidin Halim-Abdika Hazrumy tidak pernah melakukan penyelamatan Bank Banten sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013. Hal itu mengakibatkan Bank Banten berupaya mandiri bertahan dalam kondisi yang kekurangan kecukupan modal,” tuturnya.

BACA JUGA:  Jakarta Fashion Week, Intip Koleksi Busana Musim Panas 2021

Kebijakan tersebut berdampak terhadap lambatnya penyaluran jaring pengaman sosial (JPS). Atas kondisi tersebut, dia menuntut WH-Andika untuk menyampaikan penjelasan kepada publik.

“Oleh karena itu, kami menuntut agar Wahidin Halim-Andika Hazrumy segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat atas kisruh yang bermula dari merger Bank Banten ke dalam BJB,” katanya.

Ketua Umum PP Hamas M Busairi menilai, selama kepemimpinannya WH-Andika tidak punya itikad baik melakukan penyelamatan terhadap Bank Banten sesuai Perda nomor 5 tahun 2013.

“Sudah jelas gubernur tidak pernah menyertakan modal selama ini. Sesuai amanat perda, namun malah melakukan merger pada Bank Banten terlebih di tengah pandemi,” ujarnya.

WH-Andika harusnya mampu memperjuangkan salah satu aset yang menjadi simbol perekonomian.

“Kalau Gubernurnya gagal mempertahankan, siapa lagi? Kalau tidak mampu, jelas itu bentuk kegagalan,” ujarnya.

Sekda Banten Al Muktabar ditemui usai rapat koordinasi dengan Komisi III DPRD Banten di DPRD Banten, enggan memberi tanggapan terkait aksi mahasiswa tersebut.

“Saya enggak bisa mengomentari apa-apa,” ujarnya, sambil terburu-buru menuju mobil dinasnya.