Puan Maharani: Akan melakukan evaluasi terhadap program bantuan sosial

0
PUAN MAHARANI dalam kunjungan ke kab tangerang
Tangerang – Ketua DPR RI Puan Maharani mengutarakan sejumlah temuan pelaksaaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), yang berlangsung di Kabupaten Tangerang. Kali ini, selain Ketua DPR RI, dalam pengawasan penyaluran BST di Desa Cikande Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, diantaranya bersama Menteri Sosial (Mensos), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Bupati Tangerang dan Wakil Gubernur Banten, Selasa (23/6/2020).

Puan Maharani menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap program bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan selama tiga bulan terakhir, tentunya dengan harapan berbagai persoalan yang ada seperti data penerima bansos dapat terselesaikan.

“Kalau masih ada masalah-masalah kita bisa memahami, karena memang pandemi COVID-19 ini bukan hanya melanda Indonesia tetapi hampir seluruh dunia. Banyak hal yang harus dilakukan secara cepat untuk tetap bisa menjaga kesehatan dan tentu saja memulihkan ekonomi,” imbuh Puan Maharani.

Selain keakuratan data, lanjut Puan Maharani, pihaknya pun juga mendapatkan informasi perihal mekanisme penyaluran bansos.

“Mekanisme penyaluran bansos saat ini memerlukan waktu pada hari dan tanggal maupun tempat yang akurat bagi penerima bantuan. Karena tanggal itu penting sekali agar mereka bisa tepat datang,” jelas Puan Maharani.

“Tadi saya tanya tanggal berapa biasa dapat bu ?, katanya “ga inget”. Artinya tanggalnya itu ga ditentukan. Itu juga akan menjadi evaluasi, sebab pemberian BST itu harus ditentukan tanggalnya. Di wilayah ini tanggal segini, berapa orangnya ?. Ya digilir saja, untuk mengurangi penumpukan dan antrean yang tadi katanya bisa sampai tiga jam,” ucapnya.

Masih lanjut Puan, sejumlah temuan tersebut akan menjadi catatan evaluasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

BACA JUGA:  Artis Iyut Bing Slamet Di Tangkap Polres Jakarta Selatan Terkait Narkoba

Sementara itu, ujar Puan, evaluasi PSBB yang diterapkan di Kabupaten Tangerang pun juga menjadi salah satu perhatiannya, di mana ia menemukan kedisiplinan masyarakatnya untuk mengikuti aturan PSBB masih lemah.

“Tentu saja yang menjadi evaluasi adalah terkait dengan PSBB yang masih diberlakukan di Tangerang ini, terlihat pada kedisiplinan masyarakat masih sangat lemah,” tegas Puan lagi.

Jadi, ungkapnya, memang ini harus kita evaluasi sehingga secara bergotong-royong untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan di Tangearang bisa secepatnya pulih secara perlahan dengan kedisiplinan dan gotong royong masyarakat,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Menteri Sosial Juliari Batubara membeberkan, selama ini kinerjanya selalu dalam pengawasan tim pengawas dari DPR RI, maka, Kementerian Sosial akan berupaya memperbaiki data, jadwal dan pemberitahuan atau informasi terkait dengan bansos.

“Kami tidak bekerja sendirian, kami bekerja juga dengan Pemda, dan kabupaten/ kota itu yang langsung berhadapan dengan penerima manfaat. Jadi tentunya kita sangat berharap kerjasama dan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah kabupaten/ kota,” akunya.