Total penerima Bansos, BST untuk Desa Cikande sebanyak 1.178 KPM dari total 142.508 KPM untuk Kab. Tangerang.

1
Puan Maharani memberikan Bansos
TANGERANG – Mensos Juliari Batubara bersama Ketua DPR RI Puan Maharani , Menko PMK serta Wagub Banten meninjau penyaluran BST di Kantor Desa Cikande, Kec. Jayanti, Kab. Tangerang. Total penerima BST untuk Desa Cikande sebanyak 1.178 KPM dari total 142.508 KPM untuk bansos Kab. Tangerang. Selasa 23 Juni 2020. Turut hadir mendampingi Wakil Gubernur Banten Andika.

Menko PMK mengajak seluruh pihak mulai dari kementerian/lembaga hingga pemda agar di masa darurat ini terus bersinergi dan bergotongroyong memberikan perlindungan sosial. Untuk memulihkan ekonomi nasional, pemerintah memperpanjang program bansos. BST sampai Des’ 2020 dengan nilai bantuan menjadi Rp 300 rb/KPM

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan DPR RI dan Pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan pemberian bantuan sosial (bansos) tunai warga terdampak pandemi virus Corona (Covid-19). Menurut Puan, beberapa hasil temuan di lapangan akan disampaikan kepada Pemerintah, sehingga dapat segera dievaluasi pada program-program bansos dari Pemerintah ke depannya.

Mensos

“Dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial non tunai yang diberikan Pemerintah selama 3 bulan ini, bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima, apakah penerima itu betul-betul merasakan manfaatnya? Di pergunakan untuk apa?” kata Puan ketika menghadiri penyerahan bantuan non-tunai di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/6/2020). Turut hadir Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini dilaksanakan di Kantor Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Bansos tunai untuk warga Desa Cikande ini diberikan kepada 1.178 orang. Bansos yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (per KK) sebesar Rp 600.000. Politisi PDI-Perjuangan itu menekankan agar bantuan Pemerintah itu diprioritaskan kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga mereka tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi Covid-19 seperti ini.

BACA JUGA:  Dompet Dhuafa Dan Permata Bank Syariah Luncurkan Program Biaya Pasien Dhuafa

“Karena memang ini adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan dalam proses pandemi Covid sampai nanti bulan Desember. Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program-program bantuan Pemerintah ini,” tegas Puan sembari menyoroti mekanisme serta penentuan waktu pemberian bantuan. Ia menilai, seharusnya ada penentuan tanggal pemberian bantuan di tiap-tiap wilayah.

“Ini menjadi salah satu evaluasi yang nanti saya sampaikan kepada Pemerintah. Supaya untuk mengurangi penumpukan dan antrean yang katanya bisa sampai 3 jam untuk pencairan bantuan tunainya,” ungkap Puan. Menurut Puan, seharusnya pemberian bansos itu bisa ditentukan tanggalnya. Sehingga masyarakat bisa tahu kapan harus datang ke tempat pembagian bansos tepat waktu. Penentuan tanggal juga dapat mengurangi penumpukan orang saat bansos itu dibagikan, sehingga potensi penularan virus Covid-19 bisa diminimalisasi.