Menteri PPPA .Bintang mulai angkat bicara terkait kasus kawin tangkap (kawin culik) di Sumba Tengah

248
Menteri PPPA Bintang Puspayogah
JAKARTA – Menteri PPPA .Bintang mulai angkat bicara terkait kasus kawin tangkap (kawin culik) di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang viral dan meresahkan masyarakat. Menteri Bintang menegaskan bahwa “praktik kawin tangkap adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengatasnamakan sebuah budaya atau tradisi di masyarakat setempat.”

“Budaya atau tradisi tidak statis tetapi dinamis. Kasus kawin tangkap adalah praktik kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan dan anak. Jadi jangan sampai alasan tradisi budaya dipakai hanya sebagai kedok untuk melecehkan perempuan dan anak,” Jelas Bintang Puspayogah

Hal ini disampaikan Menteri Bintang pada Rapat Koordinasi Virtual terkait Penanganan Masalah Kawin Paksa di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Rapat tersebut juga diikuti oleh sejumlah pakar dan akademisi dari Sumba dan Kupang, NTT. Jakarta Kamis 24Juni 2020.

Menteri Bintang menambahkan bahwa para aktivis perempuan di Sumba sudah memiliki data praktik kawin tangkap, sehingga pihak aparat kepolisian dimohon untuk dapat menindaklanjuti setiap laporan kasus kawin tangkap.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan ,Jaleswari Pramodhawardani,menyatakan bahwa kawin tangkap tidak ada hubungannya dengan budaya, karena sebuah budaya pasti memiliki nilai dan unsur kemanusiaan.

“Praktik kawin tangkap jelas mengabaikan nilai kemanusiaan dan harkat martabat manusia. Data sudah ada dari 4 wilayah (Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat),dan korban berusia antara 16-26 tahun,” tegas Jaleswari

Pakar dan akademisi yang hadir meminta Kemen PPPA ikut mengawal dan bersikap tegas dalam tangani kasus ini,mengingat hampir tidak pernah ada penyelesaian secara hukum.Selama ini persoalan yang kerap terjadi adalah penyelesaian melalui mediasi antar keluarga korban dan pelaku.

BACA JUGA:  Basarnas : Korban Longsor Sumedang Jadi 38 Orang Meninggal, 2 Masih Dicari

Para akademisi menilai kasus yang hanya berakhir pada tingkat mediasi yang belum tentu memberikan solusi bagi korban tidak bisa dibiarkan begitu saja.