Pencegahan Korupsi Pemprov Banten Terbaik Ketiga Versi KPK

1
cegah korupsi
BANTEN – Dalam penilaian itu, aksi pencegahan Pemprov Banten masuk dalam urutan ketiga terbaik nasional. “Dari 34 provinsi, Provinsi Banten masuk dalam urutan ketiga terbaik dengan bobot 82 persen, setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta,” kata Wagub Banten, Andika Hazrumy, Jumat (26/6/2020). Hal itu disampaikan saat membacakan Pidato Jawaban Gubernur Banten atas Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Banten terhadap Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 dalam rapat paripura DPRD dengan agenda tersebut.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Banten, Andra Soni. Sementara wagub yang hadir mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar.

Andika menjawab tangapan sejumlah fraksi DPRD sebelumnya, yang mempertanyakan terkait pengelolaan aset Pemprov Banten. Kata Andika, pencapaian tematik dalam bidang manajemen aset daerah sampai dengan akhir tahun 2019 Pemprov Banten memiliki total tanah 1.022 bidang, dengan rincian telah bersertifikat sejumlah 263 bidang, belum bersertifikat sejumlah 759 bidang, sehingga aset yang telah bersertifikat 25,73 persen.

Lebih jauh Andika menjelaskan, upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan pensertifikatan dan penyelesaian aset bermasalah di antaranya adalah melakukan nota kesepahaman dengan Kanwil BPN Banten tentang pendaftaran tanah, penanganan permasalahan barang milik daerah berupa tanah yang dimiliki/dikuasai.

Terkait inventarisasi aset ini, Pemprov Banten juga telah melakukan pendaftaran tanah melalui program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), serta melakukan nota kesepahaman dengan Kejati Banten tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dan membuat SKK (surat kuasa khusus).

Mengenai tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah yang ditanyakan sejumlah fraksi DPRD, Andika mengatakan hal itu di antaranya disebabkan oleh adanya kebijakan Permenakes tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai kontribusi dukungan program jaminan kesehatan, yang mempersyaratkan adanya pemotongan atas realisasi pajak rokok sebagai pembayaran kontribusi ke BPJS Kesehatan.

BACA JUGA:  Acara Haul Syekh Abdul Qodir Al Jaelani di Tangerang, Dihadiri Ribuan Jamaah

Hal itu juga disebabkan oleh pendapatan transfer dari bagi hasil pph Pasal 25 dan pph Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21 menurun.

“Dikarenakan adanya perubahan rincian dana bagi hasil dan penyaluran dana bagi hasil triwulan IV tahun anggaran 2019 sesuai dengan Permenkeu 180/pmk.07/2019,” imbuhnya.

Meski begitu, kata Andika, langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah terus dilakukan.

Andika menyebut, optimalisasi PAD dari sektor pajak daerah khususnya PKB dan BBNKB terus dilakukan dengan kegiatan intensifikasi pajak daerah.

Salah satunya diseminasi pajak daerah ke perguruan tinggi atau universitas bersama Polda Banten dan Polda Metrojaya dan Jasa Raharja Banten.

Pemprov Banten, juga sudah melakukan penelusuran dan penagihan dari rumah ke rumah, peningkatan pelayanan di kantor samsat dan gerai samsat dengan e-samsat, hingga penetapan dan pemberlakuan Perda 4 tahun 2019 tentang pajak daerah.

“Yang pada tataran pelaksanaan diaplikasikan melalui Pergub 17 tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor tahunan serta bebas bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua,” imbuhnya.

Terkait belanja daerah yang disoroti oleh Fraksi Golkar bahwa realisasi belanja daerah belum berorientasi kepada outcome sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output, Andika mengatakan, evaluasi kegiatan Pemprov Banten sudah mulai bergeser tidak semata output tapi ke outcome yang berorientasi manfaat bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, revitalisasi Banten Lama yang secara signifikan meningkatkan jumlah kunjungan dan meningkatkan perekonomian.

“Hal ini tercermin dari nilai SAKIP anten yang meningkat 5 poin sebagai indikasi pergeseran kinerja dari orientasi output ke outcome,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut ia juga menjawab pertanyaan sejumlah fraksi DPRD yang mempertanyakan tidak direalisasikannya anggaran penyertaan modal ke Bank Banten.

BACA JUGA:  Pesta Miras, Enam Remaja 17 Tahun di Serang Diamankan Satgas Covid-19

Menurutnya, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp131 miliar yang tidak terealisasi tersebut, hal itu mengingat hingga akhir tahun 2019 belum ada strategic partner yang dapat menguntungkan pihak Bank Banten.

Sehingga Pemprov Banten khawatir dana penyertaan modal tersebut akan habis digunakan untuk biaya operasional bank bukan untuk modal bank.

“Pemprov Banten menggunakan azas kehati-hatian dalam rangka penyertaan modal Bank Banten ini,” ujarnya.