IMPAS Tangsel: Tuntut Bawaslu Periksa Walikota Tangsel

188
1
IMPAS TANGSEL
TANGSEL – IMPAS Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sambangi Kantor Bawaslu Kota Tangsel, imbas dari viralnya permintaan data pegawai melalui potongan gambar yang tersebar di grup Whtasapp Kelurahan Jurang Mangu Timur, Pondok Aren. Kedatangan rombongan Ikatan Pemuda dan Masyarakat (IMPAS) Kota Tangsel ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel yang beralamat di Jl. Alamanda, Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten itu untuk mendesak Bawaslu Tangsel agar memeriksa Walikota Tangsel terkait netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam menghadapi Pemilukada Kota Tangsel.

Walikota Tangsel  Airin Rachmi Diany sebagai pucuk pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dalam struktur Pemerintahan Tangsel terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada 2020 dianggap bertanggungjwab atas kejadian tersebut menurut IMPAS dalam dialog bersama Bawaslu Tangsel.

Walikota Tangsel selain sebagai garis tertinggi seharusnya mampu memonitoring para jajarannya .Hal ini berkaitan dengan netralitas ASN pada Pilkada Tangsel 2020 mengenai screenshot WA hasil rapat yang meminta Lurah atau Sekretaris Lurah untuk melakukan pendataan dan mencari koordinator TPS dimasing-masing kelurahan. “Di tengah hiruk-pikuk penyebaran dan penanganan Virus Covid-19 yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kota Tangsel pembahasan Pilkada Tangsel pun semakin dinamis dan hangat karena digemparkan beredarnya dugaan screenshot WA hasil rapat,” jelas Muhamad Sevi, Penasehat Hukum IMPAS Tangsel di kantor Bawaslu Senin (29/6/2020).

Menurutnya WA tersebut telah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, sehingga untuk mencari kebenaran terhadap isu-isu ketidaknetralan ASN dalam menghadapi Pilkada Tangsel 2020 IMPAS selaku organisasi masyarakat dan pemuda di Kota Tangsel akan terus mendukung agar Pilkada Tangsel yang damai, demokratis, jujur, dan adil.

“Kami meminta Bawaslu Tangsel dan aparat yang berwenang untuk mengusut tuntas secara hukum atas beredarnya screenshoot WA dugaan ketidaknetralan ASN di Kecamatan Pondok Aren dalam persiapan Pilkada Tangsel,” tegasnya lagi.

BACA JUGA:  PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia: Disiplin protokol kesehatan dapat pulihkan pariwisata daerah

Sevi juga meminta Bawaslu, Komisi ASN, dan aparat agar melakukan pengawasan dan penindakan kepada ASN yang terbukti dalam kegiatan kampanye pilkada.

“ASN jangan terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala dan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye,” tandasnya.

ASN jangan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon.

“Bagi ASN sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat tidak diperbolehkan,” tegas Sevi.