Limbah medis seperti masker sekali pakai dan APD perlu diolah dengan baik oleh fasilitas kesehatan, karena bisa membahayakan

436
limbah medis Ft Istimewa
JAKARTA – Limbah medis seperti masker sekali pakai dan APD yang dipakai masyarakat luas perlu diolah dengan baik oleh fasilitas pelayanan kesehatan ataupun rumah tangga dengan ODP atau PDP, karena bisa membahayakan . Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun mengeluarkan surat edaran tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Selain menjabarkan penanganan limbah infeksius dari fasilitas layanan kesehatan, Surat Edaran itu juga menguraikan penanganan limbah yang berasal dari rumah tangga Orang Dalam Pengawasan atau ODP.

Limbah medis bekas penanganan virus corona atau Covid-19 masih ditemukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Sumurbatu dan TPA Burangkeng. Berdasarkan observasi dan investigasi yang dilakukan Koalisi Persampahan Nasional (KPNaS) dari tanggal 1 sampai 23 Juni 2020 masih ditemukan sampah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19 dibuang sembarangan di tempat TPA sampah. Seperti masker, sarung tangan dan tisu.

“Jumlahnya cukup banyak. Limbah medis tersebut sudah dicampur dengan plastik, kertas, karung, busa, ranting dan daun, kayu,” kata Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNaS) Bagong Sutoyo , Selasa (30/6/2020).

Fakta faktual itu, kata Bagong diduga kuat limbah medis tersebut berasal dari rumah sakit, klinik kesehatan maupun Puskesmas. Menurut sejumlah pemulung dan hasil temuan lapangan di TPA Sumurbatu Kota Bekasi dan TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi mengindikasikan bahwa pembuangan limbah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19 terus berlangsung sudah lama.

“Karena tidak adanya pemilahan sampah dari tingkat sumber, termasuk kategorial limbah beracun dan berbahaya (B3). Juga tidak ada penampungan khusus limbah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19,” ujar Bagong.

Situasi mengerikan ini, kata dia, terjadi di sekitar TPA, yakni limbah medis yang ditangani pihak ketiga. Biasanya limbah medis dan sampah dipilah dan diambil yang bernilai ekonomis, seperti botol dan selang infus, botol dan kemasan obat, plastik PET/botol dan gelas mineral, dan bahkan sampai jarum suntik pun dikumpulkan, setelah banyak pembelinya datang.

BACA JUGA:  Pery Rinandar: Kader Demokrat Jangan Asal Bunyi

“Semua itu sudah ada pembelinya. Namun, yang mengerikan sisa-sisa sortirnya dibuang sembarangan atau di-dumping,” kata dia.

Kondisi tersebut, lanjut Bagong, merupakan gambaran carur marut pengelolaan sampah dan limbah medis, limbah B3 di daerah-daerah. Seperti kasus di Kabupaten Bekasi dan Karawang, limbah medis dibuang di tanah kosong dan pinggiran sawah.

“Kita semakin abai atau apatis terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama tenaga kebersihan, pemulung, operator alat berat, supir truk sampah, dan warga sekitar TPA. Mengapa para pelaku usaha kesehatan, pemilik rumah sakit, klinik dan Puskesmas dan Pemerintah Daerah serta DPRD membiarkan kondisi krusial tersebut?” kata Bagong.

Bagong menduga, permasalahan ini terjadi disebabkan banyak faktor. Pertama, kebijakan sebatas teks-teks di atas kertas tanpa implementasi yang baik dan serius. Kedua, pelaksanaan teknis tidak didasarkan pada kebijakan, peraturan perundangan, Perda hingga standar operasional prosedur (SOP).

“Mungkin karena memang tida ada SOP. Ketiga, tidak ada anggaran atau sedikit anggaran untuk melaksanakan kebijakan itu,”ujarnya.

“Keempat, para pejabat dan pelaksana teknis di daerah tidak tahu atau sengaja melakukan pembiaran atau tutup mata. Kelima, para pejabat dan pelaksana teknis melakukan kong-kalikong karena upeti. Keenam, tidak adanya pengawasan rutin dan penegakkan hukum (law-enforcement) secara ketat, tegas dan tanpa pandang bulu,” sambung Bagong.

Artikel sebelumyaImam Nahrawi divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 3 bulan kurungan, menyatakan pikir-pikir
Artikel berikutnyaTelkomsel dan Disdikbud Tangsel Hadirkan Layanan Komunikasi Terjangkau untuk 500 Lembaga Pendidikan