KPK Sita Sertifikat Deposito dan Buku Tabungan Rp6 Miliar dalam OTT Pasutri Bupati, Ketua DPRD dkk Kutai Timur

barang bukti di gedung KPK
JAKARTA – KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa buku tabungan dan sertifikat deposito dengan total Rp6 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT Pasutri) pasang politisi pasutri Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya Ketua DPRD Kutai Tumur dkk pada, Kamis (2/7/2020) malam Jumat. Selain itu KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp170 juta.

“Ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7) malam.

Menurut Nawawi di gedung KPK, buku tabungan itu diduga merupakan hasil setoran dari salah satu tersangka berinisial MUS yang merupakan kepala Bapenda wilayah Kutai Timur usai menerima hadiah dari sejumlah rekanan proyek, penerimaan uang itu diduga terjadi pada 11 Juni 2020 sebagai penerimaan hadiah atau janji yang diberikan oleh tersangka AM selaku rekanan Dinas PU Kutai Timur sebesar Rp550 juta.

Kemudian juga lanjut dia, penerimaan lain dari DA selaku rekanan Dinas Pendidikan sebesar Rp2,1 miliar kepada Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur melalui SUR selaku kepala BPKAD dan MUS selaku kepala Bapenda.

PASANGAN SUAMI ISTRI BUPATI DAN KETUA DPRD KUTAI TIMUR

Kemudian uang disetorkan ke rekening Bank Syariah Mandiri sebesar Rp400 juta, Bank Mandiri Rp900 juta, serta Bank Mega sebesar Rp800 juta. Uang itu merupakan penerimaan dari sejumlah rekanan yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Saat ini total saldo yang masih tersimpan di rekening tersebut sekitar Rp4,8 miliar,” ujarnya.

Selain itu, diduga juga terjadi penerimaan uang THR dari AM sebesar masing-masing Rp100 juta untuk ISM, MUS, SUR, dan ASW pada 19 Mei 2020. Serta, ada juga transfer ke rekening bank atas nama Ainu sebesar Rp125 juta untuk kepentingan kampanye sang Bupati.

BACA JUGA:  Bencana Longsor Hebat di Cianjur, Satu Warga Meningal

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa orang di Kutai Timur Kalimantan Timur. Dalam operasi itu, KPK mengamankan tujuh orang, salah satunya Bupati Kutai Timur ISM.

KPK sudah menetapkan tujuh orang itu menjadi tersangka. Sebagai penerima masing-masing tersangka; ISM selaku bupati, EU ketua DPRD, MUS selaku Kepala Bapenda, SUR selaku Kepala BPKAD, ASW Kepala Dinas PU. Sebagai pemberi, AM selaku rekanan dan JA selaku rekanan.

Dalam perkara ini, tersangka yang menerima suap akan dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.