KPK Tetapkan Tersangka Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Dalam Kasus Pengerjaan Proyek Infrastruktur di Kutai Timur

410
bupati kutai dan istri di gedung merah putih
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan enam orang lainnya, telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pengerjaan proyek infrastruktur, Jumat (3/7) malam.

Enam orang yang ditetapkan KPK tersebut adalah sang istri yang juga Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Firgasih, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aswandini, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Musyaffa, Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah, serta dua kontraktor bernama Aditya Maharani dan Deky Aryanto.Ismunandar Cs jadi pesakitan lantaran menerima sejumlah uang dari Aditya dan Deky.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango merinci peran masing-masing tersangka. “ISM selaku bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk, agar tidak mengalami pemotongan anggaran,” ujar Nawawi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/7) malam.

Sementara istri Ismunandar, Encek selaku Ketua DPRD, melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang proyek. Kemudian Musyaffa, selaku orang kepercayaan Bupati juga melakukan intervensi dalam menentukan pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU Kutai Timur.

Ismunandar dn istri Encek selaku Ketua DPRD

Suriansyah sebagai Kepala BPKAD, mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10 persen.

“Kemudian ASW mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang menjadi pemenang,” imbuh Nawawi.

Para tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan para tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf A atau B atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

BACA JUGA:  Pemerintah Segera membuka fitur aplikasi PeduliLindungi

Mereka langsung dijebloskan ke dalam rutan yang berbeda. Ismunandar, Musyaffa, Suriadi, dan Aswandini ditahan di Rutan KPK Kavling C1. Sementara Encek, ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

Sedangkan Aditya dan Deky, masing-masing dititipkan ke Rutan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat.

Artikel sebelumyaPHRI Banten Pastikan Obyek Wisata Dibuka ,Dengan Tetap Patuhi Prokes
Artikel berikutnyaKPK Sita Sertifikat Deposito dan Buku Tabungan Rp6 Miliar dalam OTT Pasutri Bupati, Ketua DPRD dkk Kutai Timur