Mahkamah Konstitusi Digeruduk Ratusan Kepala Desa

Mahkamah konstitusi digeruduk kades
Ratusan kepala desa berdatangan ke Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Selasa, 7 Juli 2020
Ratusan Kepala Desa dari berbagai daerah berbondong-bondong datangi Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Kedatangan mereka untuk mengawal proses uji materi atau judicial review (JR) UU Corona di MK yang diajukan sejumlah kepala desa (kades) yang tergabung dalam Parade Nusantara dengan nomor Perkara 47/PUU-XVIII/2020.

Ketua Umum Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Sudir Santoso mengatakan, sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 berlaku, Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa tak lagi berlaku. Pasal 28 Ayat (8) UU 2/2020 meniadakan Pasal 72 Ayat (2) tersebut. Dampaknya UU Corona menimbulkan ketidakpastian hukum atas nasib DD 10% APBN.

“Jadi kewajiban pemerintah untuk mentransfer 10% Dana Desa setiap tahun dari anggaran APBN itu dihilangkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2020. Kita merasa dirugikan. Jelas dikatakan dalam rangka ada pandemi covid 19 dan/atau dampak ekonomi nasional. Kita kan sama-sama engga tau, tidak ada satu pun ahli dinegeri ini berani mengatakan kapan selesainya covid 19,” katanya.

mahkamah konstitusi digeruduk ratusan kades

“Artinya, itu melanggar asas hukum. Karena hukum itu harus mengandung kepastian didalam undang-undang itu tidak adanya kepastian oleh karena itu kita uji di Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.

Sudir Santoso menyebut para Kepala Desa (Kades) yang hadir di MK dari berbagai daerah yang akan terus mengawal proses persidangan di MK.

“Kehadiran teman-teman datang kesini karena mereka pemberi kuasa, mereka pemangku anggaran dana desa. Total sekitar lima ratusan datang kesini, terbanyak dari Banten kemudian Jawa Barat yang paling dekat, kemudian ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan perwakilan dari Sulawesi pun ada. Sidang berikutnya akan semakin besar dan saya akan minta pertanggungjawaban secara politik juga kepada DPR-RI karena dia yang mengesahkan UU itu,” tambahnya.

BACA JUGA:  Kejari Kota Banjar Tetapkan 2 Tersangka, Bantuan Program Rutilahu Disunat

Sementara itu, Wahyu Kades Rancasumur, Kecamatan Kopo, kabupaten serang selaku Koordinator untuk Banten mengatakan kehadiran kades di MK sebagai bentuk dukungan moril kepada pemohon beserta tim advokat Parade Nusantara.

“Hadirnya kami kepala desa di Banten dalam sidang perdana uji materil UU 2/2020 sebagai dukungan moril kepada kuasa hukum Parade Nusantara, harapan kami MK dapat memberikan perhatian khusus sebab Dana Desa yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU Desa terancam tidak bisa cair lagi karena landasan hukumnya dinyatakan tidak berlaku,” pungkasnya.

Untuk diketahui sejumlah Kades mengajukan permohonan uji materi atas UU Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Gugatan itu diterima MK pada 23 Juni lalu dengan surat tanda terima bernomor 1991/PAN.MK/VI/2020 dengan nomor Perkara 47/PUU-XVIII/2020.

Dalam surat itu menyebutkan ada dua pemohon yang mengajukan judicial review atas UU Nomor 20/2020. Yakni Triono, Kades Grudo, Ngawi dan Suyanto, Kades Baderan, Ngawi. Keduanya merupakan kepala desa yang tergabung dalam Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara. Pemohon menyerahkan kuasa kepada tim pengacara asal Surabaya, M. Soleh & Partners.