Kapan Terawan Di Copot, Jokowi Marah Ya Sudah

166
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto
JAKARTA – Kementerian Kesehatan tetaplah poros utama menangani wabah virus SARS-CoV-2 di Indonesia, meski ada Gugus Tugas. Namun, empat bulan terakhir, kinerja Kementerian Kesehatan justru jauh dari harapan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, untuk kerja lebih giat. “Prosedurnya di Kementrian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai ini bertele-tele. Kalau aturan di permennya (peraturan menteri) berbelit-belit, ya disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas lab juga secepatnya, kita nunggu apa lagi toh anggarannya sudah ada,” kata Presiden.

Pada kesempatan itu juga, Jokowi minta tiap lembaga terkait percepatan penangan Covid-19 bisa bekerja secara simultan. Ego sektoral dihilangkan sehingga setiap kementerian bisa saling terintegrasi merespons wabah. Kalau sudah begitu, terobosan penanganan yang efektif dan konkret bisa tercipta.

Maksudnya Jokowi lagi , ada terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Misalnya, menambah personel medis dari pusat ke provinsi-provinsi di luar Jakarta yang tingkat penyebaran virus masih tinggi. Misalnya juga, daerah-daerah tersebut disediakan peralatan medis lebih banyak. Dan kedua hal itu dikontrol Pemerintah Provinsi.

Presiden marah

“Terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini, jadi tidak datar-datar saja,” kata Presiden lagi.

Presiden Joko Widodo

Presiden memberi contoh, santunan kepada keluarga tenaga medis yang meninggal karena Covid-19 itu sesegera mungkin diberikan. “Mestinya begitu (tenaga medis) meninggal, bantuan santunannya (ke keluarga) harus keluar.”

Dalam pembukaan rapat paripurna kabinet tanggal 18 Juni, Presiden sudah mengingatkan seluruh menteri dan pimpinan lembaga pemerintah yang hadir, dengan emosional–bahkan berulang-ulang, jikalau ingin serius melakukan percepatan penanganan, harus bisa merasakan adanya “suasana krisis”.

“Perasaan itu tolong sama, kita sama, ada sense of crisis yang sama,” katanya.

BACA JUGA:  13 Warga Korsel Meninggal Dunia Setelah Uji Coba Vaksin Flu

Ia juga menyatakan, masih dengan nada emosi yang sama, kalau kondisi sekarang ini adalah kondisi yang luar biasa. Maka para menteri harus bertindak sama luar biasanya, kalau perlu lebih luar biasa lagi. “Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis.”

Presiden mengingatkan kalau pertumbuhan ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Merujuk data OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami kontraksi minus 6 sampai minus 7,6 persen. Untuk Indoneseia, OECD memprediksi akan mengalami kontraksi 2,8 persen hingga 3,9 persen.

Makin lama PSBB makin lemah ekonomi

Sementara Bank Dunia memproyeksi pertumbuuhan ekonomi dunia bisa minus 5 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Bank Dunia, akan mengalami stagnasi di angka nol persen.

Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn, seperti terkutip di Kompas.com, mengatakan bahwa suramnya pertumbuhan ekonomi terjadi karena pelambatan konsumsi rumah tangga. Apalagi jutaan orang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja). Karenanya kegiatan ekonomi melemah dan kepercayaan konsumen menurun. Ia juga megatakan kalau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan lebih lama, maka ekonomi Indonesia melemah hingga minus 3,5 persen.

Realisasi anggaran rendah

Hal lain yang membuat Presiden Jokowi jengkel adalah realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melamban. Padahal pemerintah sudah menganggarkan sebanyak Rp 695,2 triliun. Dana itu dialokasikan ke masing-masing bidang dengan total anggaran sebesar Rp 87,55 triliun untuk kesehatan; Rp 203,90 triliun untuk jaring pengaman sosial; Rp 120,61 triliun untuk insentif usaha; untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak Rp 123,46 triliun; pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun; dan sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 106,11 triliun.

BACA JUGA:  Mulai Januari 2021 Gaji PNS Akan Dipotong 2,5 Persen, Untuk Apa?

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, 29 Juni, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realiasi stimulus untuk bidang kesehatan baru mencapai 4,68 persen dari total alokasi anggaran.

Penyerapan anggaran jaring pengaman sosial baru terealisasi sebesar 34,06 persen; alokasi dana untuk Pemerintah Daerah (Pemda) baru diserap sebanyak 4 persen; untuk UMKM baru 22,74 persen; insentif dunia usaha baru 10,14 persen; sedangkan dana pembiayaan korporasi sama sekali belum tersalur.

Tiga hal yang menjadi sasaran pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio N Kacaribu kepada Tempo.co, ialah: menjaga konsumsi, mendukung ekspor dan impor, serta menjaga aktivitas produksi.

“Jangan biarkan mereka mati”

Karenanya, kata Jokowi dalam rapat paripurna kabinet, pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, dan untuk tenaga medis, segera dikeluarkan. Begitu pula belanja peralatan medis, terkhusus bagi daerah di luar Jakarta. Sama halnya dengan bantuan sosial, stimulus ekonomi bagi UMKM, perbankan, manufaktur, dan industri padat karya.

“Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, gak ada artinya,” ujar Presiden.

Presiden juga menjanjikan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang baru bila diperlukan. Dalam rapat kabinet tersebut, Jokowi juga mengatakan belum ada progres yang signifikan yang dilakukan oleh menteri-menterinya untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Saya jengkelnya di situ, ini apa enggak punya perasaan suasana ini krisis,” kata Presiden masih dengan nada emosi.

Persoalannya, kemarahan yang dipublikasi itu belum diikuti oleh langkah lebih lugas dan tegas. Memberhentikan menteri yang sudah sedari awal tak becus atau kerjanya membantah wabah, misalnya. Di Tambah Persoalan Tenaga Medis yang hampir tiap hari ada yang meninggal ,banyak pendapat karena faktor kelelahan ,atau memang lambannya Intensif para tenaga medis yang terlambat cair ,menambah stress para petugas medis di garda terdepan.

BACA JUGA:  KAI Tambah Perjalanan Kereta Api Saat Libur Long Weekend, Ini Detailnya!

Hingga saat ini, total sebanyak 175 petugas medis di Jatim terkonfirmasi positif covid-19. Enam orang di antaranya meninggal, 50 orang dalam perawatan, serta 119 orang sembuh, data per Tanggal 14 Juni 2020 hanya Jawa timur dan Madura belum hari ini 12/7/2020 di Banjarmasin.

Lain lagi pendapat Satrio Wibowo ,Pengusaha muda. CEO Energi Kita Indonesia yang turut aktif dalam perang melawan Covid -19.

“Perlu persamaan rasa bahwa ini adalah perang melawan covid-19,saya melihat ini tugas irjen kemenkes dengan bpkp untuk lebih detail dalam melihat pekerjaan ada kejadian back date kontrak APD di kemenkes di dirjen farmalkes . Namun semua diam saja ,saya rasa ini melanggar undang-undang darurat 24 tahun 2007 asas transparansi dan akuntabilitas ,masih banyak semua pejabat ketakutan dengan KPK dan kita harus cegah dengan melibatkan KPK dan BPKP di awal kegiatan,namun dalam pengalaman ,semua pejabat masih mencari aman dan citra politik.

“Dengan adanya BPKP dan KPK saja masih banyak keraguan, jadi yang kita perlukan adalah tanggung jawab dan amanah ,tidak perlu bahas dana anggaran covid 19 data yang meninggal saja tidak sesuai dengan survey media tempo. Saya berharap menkes dapat dengan cepat ambil alih gugus percepatan agar domain expert lebih sesuai , karena ini bencana non alam jadi kemenkes harus di depan dan bertanggung jawab atas kematian tenaga medis,”pungkas Satrio Wibowo.