PPDB lewat sistem zonasi sangat baik, tapi butuh evaluasi

143
ppdb y
JAKARTA – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi sejatinya memiliki konsep dan tujuan yang sangat baik. Namun, dalam implementasinya membutuhkan evaluasi dan perbaikan. Sehingga tidak merugikan pihak siswa, sekolah atau pun stakeholder lainnya yang berujung protes.

Untuk diketahui, PPDB sistem zonasi pertama kali diterapkan pada 2017 melalui Permendikbud 17/2017 mengenai PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan bentuk lain yang sederajat. Sistem ini mengutamakan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal dengan tujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang baik.

Sistem zonasi dalam PPDB juga diatur melalui Permendikbud yang dikeluarkan setiap tahun. Dalam PPDB 2020/2021 mengacu pada Permendikbud 44/2019 yang menyatakan proporsi jalur zonasi menjadi 50 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 80 persen. Sementara, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan 50 persen dan jalur prestasi sebesar 30 persen.

Meskipun masih didera banyak persoalan, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim berpendapat prinsip PPDB jalur zonasi sangat baik bagi peserta didik. “Prinsip ini netral karena tidak melihat usia tua, muda, kaya, miskin, pintar atau tidak tetapi yang dilihat adalah jarak,” ujarnya , Jumat (10/7/2020).

PPDB

Oleh karena itu, Satriwan memandang pentingnya evaluasi pelaksanaan PPDB secara komprehensif dari pusat yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah. Karena menurut Satriwan masih ada sejumlah permasalahan klasik seperti persolan daya tampung PPDB setiap tahunnya.

Satriwan mencontohkan ada daerah dengan demografi yang padat di mana jumlah satuan pendidikan tidak seimbang seiring jenjang pendidikan. Misalnya di DKI Jakarta, jumlah SD ada 2.200, jumlah SMP 300 sementara jumlah SMA 117.

Di sisi lain, sebut Satriwan ada beberapa daerah seperti Banyumas, Temanggung yang sepi pendaftar lantaran jumlah calon peserta didik lebih sedikit dibandingkan ketersediaan sekolah.

BACA JUGA:  Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua di Tangsel Sasar 25.155 Petugas

“Dibutuhkan pemetaan dan pendataan yang lebih kongkrit dengan melihat karakteristik demografi dan geografis setiap daerah,” kata Satriwan.

Selain itu, pendataan dan pemetaan juga dibarengi dengan melihat sebaran guru, tingkat ekonomi orangtua, serta ketersediaan jaringan internet di daerah. Jika hal itu dilakukan, Satriwan optimis tujuan PPDB zonasi akan tercapai.

Parameter usia jadi masalah
Di sisi lain, sejumlah orangtua murid yang tergabung dalam Forum Relawan PPDB DKI Jakarta melakukan aksi demo lantaran keberatan dengan seleksi peserta didik yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 501/2020.

Di dalam peraturan tersebut mencantumkan usia sebagai parameter utama dalam hampir semua jalur seleksi termasuk jalur zonasi. Padahal dalam Permendikbud 44/2019 pasal 25 ayat 1 tertulis seleksi calon peserta didik baru SMP (Kelas 7) dan SMA (Kelas 10) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang sama.

“Di tempat lain kan pake radius, kilometer, cuman di DKI Jakarta pake usia. Ini kan bikin bingung,” ujar Agung Wibowo Hadi salah satu anggota forum , Jumat (10/7/2020).

Oleh karena itu, pihaknya mengajukan tuntutan untuk menolak sistem PPDB yang menggunakan usia sebagai parameter utama pada semua jalur seleksi serta meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus bagi peserta didik yang tidak lolos PPDB 2020.

“Kalau fair, tahun depan dibuat peraturan yang sama sehingga angkatan 2020 punya kesempatan masuk lebih besar karena secara umur masuk di 2021. Nah ini kan bisa jadi polemik berikutnya,” kata Agung.

Pengaduan terus bertambah
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya 75 pengaduan warga terkait PPDB selama periode 27 Mei sampai 28 Juni 2020. Sebanyak 49 pengaduan berasal dari DKI Jakarta yang mengadukan penyertaan kriteria usia dalam seleksi jalur zonasi.

BACA JUGA:  PT. Ciputra development tbk Serobot Tanah Warga Di Tangerang

Pengaduan lainnya mempermasalahkan perihal penerimaan peserta didik yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah serta pemalsuan surat domisili agar bisa diterima di sekolah tertentu.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengungkapkan pendapat senada. Menurut Indra, sistem zonasi menghilangkan ekslusivitas dalam PPDB yang selama ini menggunakan nilai sebagai syarat utama. Dengan sistem zonasi, setiap sekolah memiliki peserta didik dengan latar belakang yang beragam.

“Ini menunjukkan bahwa sekolah negeri tidak ekslusif hanya untuk anak yang pintar atau kaya saja tetapi terbuka bagi semua. Karena dengan adanya sekolah unggulan efek terhadap mutu pendidikan itu tidak baik,” kata Indra.

Indra mendorong adanya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan daerah termasuk ke orangtua murid yang masih bersikukuh mendaftarkan anaknya ke sekolah unggulan untuk menyukseskan tujuan sistem zonasi ini.

Sementara itu, mengutip BBC Indonesia Plt Inspektorat Jenderal Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang mengatakan pihaknya membentuk satuan tugas zonasi pendidikan yang akan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah.

Penerapan sistem zonasi, sebut Chatarina akan ditunjukkan dengan pemenuhan jumlah sekolah, pemetaan infrastruktur, serta sarana dan prasarana sekolah dan pemerataan guru.