Tabrak Undang-Undang Ketenagakerjaan, PT SCS di Tangsel Mengaku Gulung Tikar Akibat Pandemi Covid-19

1
Demo pt scs
TANGSEL – Ratusan karyawan dan buruh PT Sinar Central Sandang ( PT. SCS) yang berlokasi di Keluraan Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggeruduk dan melancarkan aksi demo besar-besaran didepan kantor Dinas Ketenagakerjaan yang berlokasi dikawasan perumahan Vila Melati Mas Residence, Serpong Utara Senin, 13 Juli 2020.

Saat melancarkan aksi unjuk rasa tersebut, pihak karyawan atau buruh PT SCS didampingi oleh pengurus dan perwakilan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI’92) se-Banten dari berbagai tingkatan dan juga didampingi oleh beberapa Lawyer dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SBSI’92.

Dilokasi unjuk rasa, Agus Hariyadi selaku perwakilan dari DPD Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Provinsi Banten mengatakan bahwa Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan karyawan/buruh PT SCS Serpong guna meminta pertanggung jawaban kepada direksi PT SCS atas dilakukannya klaim dan penutupan sepihak terhadap perusahaan pemintalan benang tersebut yang mengaku BANGKRUT akibat dampak pandemi virus Corona atau Covid-19.

PT SCS

Menurut Agus, klaim Bangkrut sepihak dari direksi PT SCS tersebut tidak SAH dan MENABRAK serta melanggar hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Karena keputusan klaim sepihak tersebut tidak sah, maka kami meminta kepada pihak direksi untuk mempekerjakan kembali seluruh karyawan/buruh PT SCS, karena tidak masuk akal dan rasional. Perusahaan sudah cukup lama berdiri puluhan tahun, tiba-tiba mengaku bangkrut hanya karena wabah virus Corona yang baru berjalan 5 bulanan ini.

Sementara itu usai dilakukan mediasi dan perundingan antara perwakilan karyawan/buruh dengan pihak direksi PT SCS yang difasilitasi oleh pihak Disnaker Kota Tangsel, menurut salah seorang anggota Lawyer dari LBH SBSI’92 Banten Thomas AK SH, perundingan yang dilakukan tersebut mengalami kegagalan total.

Pasalnya pihak direksi PT SCS kurang persiapan saat datang melakukan perundingan dengan pihak karyawan. Dan akibat Kegagalan dari perundingan pertama tersebut, maka akan dilakukan perundingan berikutnya pada tanggal 22 Juli 2020 mendatang.

BACA JUGA:  Kota Tangerang Selatan Kembali Masuk Zona Merah Jelang Pilkada 2020