Perusahaan BUMN Dapat Bantuan Dana PEN, JPMI: Kemenkeu Harus Meninjau Ulang

0
Perusahaan BUMN Dapat Bantuan Dana PEN, JPMI: Kemenkeu Harus Meninjau Ulang
INDEKSNEWS.COM, – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bantuan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 143, 63 Triliun, dianggap tidak tepat dan tidak mengedepankan aspek management resiko investasi.

“Banyak perusahaan BUMN yang tidak terdampak Covid-19, justru mendapatkan dana bantuan PEN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Dana Talangan. Ini jelas bertabrakan dengan regulasi yang diatur dalam PP No 23/2020 maupun PP No 63/2020 Tentang Investasi Pemerintahan.” Kata Deni, Senin (20/07) di Jakarta Pusat.

Dalam acara diskusi santai, Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) bertajuk ‘Setelah Covid-19: Indonesia Dalam Ancaman Krisis dan Resesi Ekonomi’ itu, Deni menegaskan perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak layak mendapatkan bantuan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk Penyertaan Modal maupun Dana Talangan. Seperti PT Badan Permodalan Usaha Indonesia atau BPUI (Persero), PT Krakatau Stell, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pertamina (Persero).

“Bantuan Dana PEN untuk PT BPUI (Persero) sebesar Rp.11,8 Triliun sangat layak dipertanyakan. Sebab, bantuan dana PEN berbentuk PMN itu, untuk pembayaran klaim asuransi Jiwasraya yang saat ini ditangani oleh PT Nusantara Life. Harus dicatat, kasus Jiwasraya terungkap sebelum adanya Covid-19. Kemudian juga dana talangan untuk PT Krakatau Stell sebesar Rp. 3 Triliun itu tidak jelas.” Tegas Deni.

Menurut Deni, perusahaan produksi Baja bernama PT Krakatau Stell itu, setiap tahunnya tidak bisa keluar dari kerugian. Hal tersebut, sambung Deni, terjadi sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden di periode pertama sampai saat ini.

“Harus dicatat bahwa, PT Krakatau Stell itu perusahaan yang setiap tahunnya, tidak bisa keluar dari kerugian, dan masalah itu terletak pada management internal perusahaan, jadi untuk apa diberikan anggaran bantuan dari PEN oleh negara, mending bubarin aja. Negara sedang Krisis, harusnya perusahaan-perusahaan BUMN ini membantu negara agar APBN nya tidak defisit. Faktanya justru malah membebani negara.” Sambungnya.

BACA JUGA:  Peristiwa Palu, Empat Dibunuh, Ada yang Dipenggaldan Enam Rumah Dibakar

Deni meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar segera meninjau ulang dana bantuan program PEN yang diberikan kepada perusahaan BUMN yang tidak terdampak Covid-19 seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang PEN.

“Menteri Keuangan, Sri Mulyani harus segera mengambil langkah. Caranya, bantuan dana PEN untuk perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 seperti, PT BPUI (Persero), PT Krakatau Stell, PT Pertamina, PT Hutama Karya, dan PT KAI ini, harus segera ditinjau ulang. Jangan sampai kerja-kerja Direksi dan Komisaris ini, ketika tidak mampuh mengelola perusahaan negara, kemudian yang harus bertanggung jawab adalah adalah negara.” Terang Deni.

Informasi, dalam rincian anggaran dana bantu PEN seperti tertera di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 disebutkan bahwa, pemerintah memberikan dana bantuan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp. 11,8 Triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp. 7,5 Triliun, PT Krakatau Stell Tbk Rp. 3 Triliun, PT KAI Rp. 3,5 Triliun dan PT Pertamina (Persero) Rp. 40 Triliun. Adapun total rincian dana bantuan PEN yang diberikan pada Kementerian BUMN sebesar Rp. 143, 63 Triliun. (Haji Merah).