Dana Pilkada Tangsel 2020,Cair 100 Persen

PILKADA TANGSEL 2020
TANGSEL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan, telah menerima 100 persen anggaran pelaksanaan Pemiluhan Umum Kepala Daerah (Pilkada Tangsel) Kota Tangsel, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran diterima pada Rabu, 15 Juli 2020.”Anggaran Pilkada Tangsel sudah 100 persen kita terima, cair 15 Juli kemarin,” terang Ketua KPU Tangsel, Bambang Dwitoro, Sabtu, 25 Juli 2020.

Bambang menerangkan, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelumnya, KPU Tangsel, menganggarkan biaya Pilkada sebesar Rp60,5 miliar. Namun, berdasarkan penghitungan selanjutnya sebelum adanya covid-19, KPU meminta anggaran tambahan untuk honor petugas Ad Hoc di Pilkada Tangsel 2020.

“Memang kalau di Tangsel, anggaran resminya Rp60,5 miliar, kemudian ada penambahan sebelum covid-19 di bulan Januari atau Februari awal untuk penyesuaian honor Ad Hoc ; PPK, PPS, PPDP dan KPPS sebesar Rp 8 miliar sekian dan kemarin tanggal 15 Juli sudah cair 100 persen untuk pendanaan Pilkada Tangsel,” ungkap Bambang.

Bambang menegaskan, anggaran Pilkada sebesar Rp68 miliar itu diluar tambahan anggaran untuk mengikuti protokol Covid-19. Di antaranya, penambahan TPS dari sebelumnya satu TPS bisa untuk 800 pemilih menjadi 500 pemilih.

“Kemudian ada penambahan petugas TPS , karena TPS yang bertambah. Penambahan TPS saja 600 TPS dikali tujuh petugas untuk setiap TPS,” jelas dia.

Kemudian, pengadaan APD sesuai protokol covid-19. Berupa masker, hand sanitizer bagi seluruh petugas dalam menjalankan seluruh tahapan Pilkada.

“Itu bantuan pusat dari Kementerian Keuangan, dan sudah cair Rp3 miliar. Anggaran itu untuk honor PPDP (Petugas Peumtakhiran Data Pemilih) dan APD sesuai protokol dalam tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit),” ungkapnya.

Begitu juga Plt Kabag Rumah Tangga dan Perlengkapan sekaligus Kepala Kesbangpolinmas, Wawang Kusdaya, menjelaskan Pemkot telah mencairkan 100 persen anggaran untuk penyelenggara pilkada dan terus melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara.

BACA JUGA:  Anji Berharap Putusan Adil, Vonis Kasus 'IDI Kacung WHO

Sehingga pada proses pelaksanaannya, Pemerintah bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan sebagai fasilitas proses tahapan.

“Salah satunya juga memastikan pengamanan dari pihak Kepolisian dan TNI,” pungkasnya