Djoko Tjandra Kabur, JPMI Desak Presiden Jokowi Segera Copot Kepala BIN

1
Djoko Tjandra Kabur, JPMI Desak Presiden Jokowi Segera Copot Kepala BIN 
INDEKSNEWS.COM– Presiden Jokowi diminta segera mengambil langkah atas kaburnya Djoko Tjandra dalam kasus Cassie Bank Bali dan Harun Masikhu dalam kasus suap sebesar Rp. 400 juta kepada Komisioner KPU yang keduanya kabur dan masih menjadi buronan.

Pernyataan itu disampaikan Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Guruh Purnama, Minggu (26/07) dalam Press Rilisnya seperti diterima wartawan.

Menurut Guruh, kaburnya dua koruptor kelas kakap seperti Djoko Tjandra dan Harun Masikhu itu, tidak bisa dilepaskan dari peran serta pengawasan Badan Intelejen Negara (BIN) sebagai lembaga ‘Telik Sandi’ negara.

“Ada banyak kasus korupsi, ada banyak juga koruptor kelas kakap yang kabur dan saat ini posisinya tidak jelas, tanpa kabar berita. Kenapa ini bisa terjadi, sementara negara ini, punya Badan Intelejen yaitu BIN. Terus kerja BIN saat ini ngapain aja, harusnya kaburnya para koruptor itu, bisa diatasi bila BIN dibawah kepemimpinan Komjen Pol Budi Gunawan ini, serius bekerja untuk negara,” kata Guruh Purnama.

Presiden Dewan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, lebih lanjut menjelaskan, kasus korupsi Cassie Bank Bali maupun kasus suap sebesar Rp. 400 Juta kepada Komisioner KPU, saat ini memang sudah ditangani aparat penegak hukum. Namun, Guruh menegaskan, penanganan kasus korupsi kelas kakap itu, saat ini statusnya diduga terhenti, karena aktor kunci dalam kasus tersebut kabur.

Oleh karenanya, sambung Guruh, untuk bisa mengusut tuntas kasus tersebut, negara harus melakukan penangkapan terlebih dahulu dan peran tersebut, seharusnya dilakukan oleh Badan Intelejen Negara sebagai lembaga ‘Telik Sandi’ negara.

“Hari ini memang kasus korupsi itu sudah ditangani aparat penegak hukum, tapi ingat bahwa, kasus itu terhenti karena memang posisinya, juru kunci atau aktor utamanya itu kabur ke luar negeri. Nah, untuk dapat mengusut tuntas kasusnya itu, inikan harus ditangkap dulu kan pelakunya dan hari ini yang punya tugas itu adalah BIN. Dalam UU itu jelas sudah diatur. tapi faktanya, hari ini fungsi dan peran itu tidak dijalankan oleh BIN. Makanya kami minta kepada Presiden Jokowi untuk segera Copot itu ketua BIN” tegas Guruh.

BACA JUGA:  Derita Tak Pernah Usai, TKI di Malaysia Disiksa Majikannya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara, pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa, “Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan”.

Sementara dalam pasal (2) UU No disebutkan bahwa, serangkaian upaya tersebut itu bisa dilakukan Badan Intelejen Negara (BIN) dalam bentuk “Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelejen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.”

Lebih lanjut, Guruh menjelaskan, kaburnya dua koruptor kelas kakap bernama Djoko Tjandra dan Harun Masikhu itu, telah memberikan sinyal bahwa, dunia intelejen di Indonesia saat ini lemah. Selain itu, Ia juga berpendapat, dampak dari kaburnya dua koruptor tersebut, telah memberikan pesan bahwa, kedaulatan negara dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini posisinya dipermainkan oleh segelintir orang.

“Persoalan kaburnya dua koruptor kelas kakap ini harus segera diusut tuntas. BIN harus segera bergerak dan jangan tutup mata pada persoalan ini. Kami melihat saat ini posisi kedaulatan bangsa dan negara kita sedang di permainkan oleh Djoko Tjandra dan Harun Masikhu. Jangan sampai anggaran dari pemerintah untuk BIN selalu meningkat, kemudian kinerja BIN justru malah merosot. Kami minta BIN segera turun tangan soal kasus ini, jangan sampai tidak.” Pungkas Guruh.

Informasi, berdasarkan data analisis Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), kucuran anggaran untuk Badan Intelejen Negara dari APBN setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. ISPI mencatat, Pada tahun 2016, alokasi anggaran BIN sebesar Rp. 2,6 Triliun. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 5,35 Triliun. Sementara alokasi anggaran pada APBN perubahan tahun 2017, pemerintah juga kembali memberikan tambahan anggaran untuk BIN sebesar Rp. 7 Triliun. Saat ini, pada tahun 2020, alokasi anggaran BIN dari APBN sebesar Rp. 7,42 Triliun.

BACA JUGA:  2 Pasangan Selingkuh, Ditangkap Saat Satpol PP Razia Hotel Berbasis Online

Sampai berita ini diturunkan, Jurnalis belum mendapatkan konfirmasi dari pihak BIN, untuk keseimbangan pemberitaan. Namun, sampai saat berita ini diturunkan juga, Jurnalis masih terus melakukan mengkonfirmasi. (Haji Merah).