Dini Shanti Purwono: Pemerintah Lindungi WNI Korban Pelanggaran HAM Berat dan Terorisme

2
Pemerintah Lindungi WNI Korban Pelanggaran HAM Berat dan Terorisme
JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah meneken PP No. 35 Tahun 2020 tentang “Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi kepada WNI, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban” pada 7 Juli dan telah diundangkan pada 8 Juli 2020. Dalam PP tersebut negara menutupi setiap kerugian yang diderita setiap korban WNI. Bentuknya berupa kompensasi, bantuan medis, dan psikologis demikian keterangan Dini Shanti Purwono. Selasa .Jakarta, 27 Juli 2020.

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan: “PP No 35 adalah wujud komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam melindungi WNI yang menjadi korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme baik di dalam dan luar negeri”.Katanya

“Pemerintah memahami kesulitan dan kesedihan pihak keluarga yang menjadi korban aksi terorisme. Karenanya PP ini diperbaharui untuk meringankan beban keluarga korban dari sisi ekonomi,” jelas Dini Shanti Purwono.

Adapun proses  WNI untuk mendapat kompensasi bisa diajukan korban tindak pidana terorisme, keluarga, atau ahli warisnya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Permohonannya dapat diajukan sejak dimulainya penyidikan tindak pidana terorisme dan paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa. Uraian perhitungan mengenai besaran kompensasi akan ditetapkan LPSK.

BACA JUGA:  Ridwan Kamil : Batasi 500 Pemilih, KPU Laksanakan Penghitungan Suara Dengan Daring