Pemerintah Minta Kerjasama Seluruh Pihak RS dan Pemda untuk Melancarkan Pembayaran Insentif Terdampak Covid-19

Juru Bicara Presiden RI, M. Fadjroel Rachman
JAKARTA – Penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan kerja bersama seluruh pihak yang terintegrasi antara satu dengan lainnya baik antarkementerian dan lembaga maupun pemerintah pusat dan daerah.

Juru Bicara Presiden RI, M. Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta semua jajarannya bekerja tidak linier, dan meminta ada sebuah terobosan baru yang bisa dirasakan oleh masyarakat serta terobosan itu betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan Covid-19.

Pemerintah, lanjut Fadjroel, melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan aturan baru (Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/392/2020) yang menyederhanakan prosedur pembayaran insentif dan memperluas cakupan penerimanya hingga ke rumah sakit manapun yang menangani kasus Covid-19.

“Aturan ini untuk memotong rantai birokrasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan, sekaligus memperluas cakupannya,” ujar Fadjroel melalui keterangan tertulis, Senin (27/7/2020).

Per 24 Juli 2020, pembayaran insentif tenaga medis mencapai Rp646 miliar (10,9% dari total anggaran Rp5,9 triliun) kepada 195.055 tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 di Indonesia. Pembayaran insentif terus mengalami peningkatan melalui percepatan (akselerasi) koordinasi antar lembaga untuk pembayaran insentif tenaga medis COVID-19 di seluruh Indonesia.

Berdasarkan aturan baru, proses verifikasi dokumen pengajuan insentif hanya sampai di tingkat dinas provinsi dan langsung diajukan ke Kementerian Keuangan.

“Pemerintah meminta kerjasama seluruh pihak rumah sakit dan jajaran pemerintah daerah untuk melancarkan pembayaran insentif. Bagi yang belum menyetorkan data, diimbau segera mengajukan,” tuturnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, Fadjroel menyebutkan bahwa insentif penanganan Covid-19 diberikan kepada dokter spesialis dengan besaran Rp15 juta per orang/bulan, dokter umum dan gigi Rp10 juta per orang/bulan, bidan dan perawat Rp7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta/bulan.

“Presiden Joko Widodo menegaskan gotong royong kemanusiaan seluruh pihak (pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat dan media) adalah kunci penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan hidup seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Legenda Sepak Bola Ricky Yakobi Wafat, Diduga Serangan Jantung Saat Bermain Bola