Menko Mahfud MD: RUU Ciptaker untuk Basmi Budaya Suap & Urai Ruwetnya Birokrasi

80
Mahfoed MD
JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Mahfud MD mengklaim, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Cipker) untuk membasmi budaya suap yang telah menggurita dalam birokrasi Indonesia. Kerumitan regulasi di Indonesia berpotensi menghambat investasi dan menumbuhman praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dikatakan Mahfud MD, birokrasi dapat membuat urusan penting seseorang tertahan lama. Namun, dapat cepat kelar jika punya orang dalam atau rekan sejawat.

“Tergantung punya uang berapa yang bisa dijadikan suap. Nah, itu persoalan kita. Maka, pemerintah membuat Omnibus Law (RUU Cipker) agar saat menyelesaikan sesuatu itu bisa selesai, beserta dengan pernak-pernik persoalan lainnya. Seperti yang kalian tahu, persoalan Omnibus Law ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan-perdebatan,” ujar Mahfud MD dalam diskusi virtual, akhir pekan lalu.

Mahfud mebambahkan, Omnibus Law RUU Cipker bertujuan untuk merampingkan regulasi. Ini sebagai solusi peraturan yang tumpang tindih alias ruwet di berbagai sektor.

“Misalnya soal investasi ada di Kementerian Perdagangan itu selesai. Ternyata terhambat di bea cukai, lalu terhambat di imigrasi, dan seterusnya. Sehingga, orangtanda tanya, ini mau diselesaikannya dari mana, ini orang mau investasi, ini sesuai peraturan resminya lho,” keluh Mahfud.