Polemik POP, Din Syamsuddin: Yang Patut Dipersalahkan Presiden Jokowi

2
Polemik POP, Din Syamsuddin: Yang Patut Dipersalahkan Presiden Jokowi
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah M. Din Syamsuddin
JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah M. Din Syamsuddin menilai, bahwa kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang Program Organisasi Penggerak (POP) pendidikan adalah kebijakan tidak bijak dan tidak populis (merakyat).

Demikian disampaikan, Din Syamsuddin dalam keterangannya, “Jelas hal ini menunjukkan bahwa Mendikbud tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah pendidikan nasional Indonesia dan peran organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya keagamaan dalam gerakan pendidikan nasional,” kata Din Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.

Akan tetapi, kesalahan sepenuhnya ada pada Presiden Joko Widodo yang telah menunjuk bos Gojek itu sebagai Mendikbud.

“Yang sangat bersalah dan patut dipersalahkan, serta harus bertanggung jawab, pada pendapat saya, adalah Presiden Jokowi sendiri. Dialah yang berkeputusan mengangkat seorang menteri,” tegas Din.

Menurut Din, Muhammadiyah dan NU adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu bersama beberapa organisasi lain adalah stakeholder pendidikan nasional.

BACA JUGA: DPR Akan Bahas Kasus Djoko Tjandra di RDP, ISPI: Kasus Harun Masikhu Juga Harus Dibahas ! 

Sementara, kata Din, yayasan atau foundation seperti Sampoerna atau Tanoto hanyalah pendatang baru, yang setelah menikmati kekayaan Indonesia baru berbuat atau memberi sedikit untuk bangsa dibandingkan dengan keuntungan yang mereka raup dari tanah Indonesia.

“Jadi kalau mereka yang dimenangkan, dilibatkan dalam POP sungguh merupakan ironi sekaligus tragedi,” tegasnya.

Karena itu, Jokowi yang menunjuk dan memberikan amanat kepada Nadiem, kata Din, sudah selayaknya diminta pertanggungjawaban.

Sebab, keputusan mengangkat seorang menteri walaupun menyempal dari fatsun politik sedianya turut disalahkan.

Karena itu, Din pun bertanya-tanya, jangan-jangan Jokowi sendiri yang sejatinya tak memahami sejarah kebangsaan Indonesia.

“Atau, jangan-jangan Presiden Jokowi sendiri tidak cukup memahami sejarah kebangsaan Indonesia dan berani mengambil keputusan yang meninggalkan kelaziman politik?” tuturnya.

BACA JUGA:  Tengku Zulkarnain Legowo Tidak Lagi Manjadi Pengurus MUI

Saat ini, POP Kemendikbud sudah berjalan dan mendapat penolakan dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia.

Yakni PP Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan bangsa Indonesia.

Langkah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu lantas diikuti oleh PGRI yang kemudian juga angkat kaki dari POP Kemendikbud.

Karena itu, sudah sepatutnya, POP Kemendikbud dihentikan saja. “Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Sebaiknya program itu dihentikan,” kata Din syamsuddin.(***)