Polemik POP, Din Syamsuddin: Yang Patut Dipersalahkan Presiden Jokowi

94
Polemik POP, Din Syamsuddin: Yang Patut Dipersalahkan Presiden Jokowi
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah M. Din Syamsuddin
JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah M. Din Syamsuddin menilai, bahwa kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang Program Organisasi Penggerak (POP) pendidikan adalah kebijakan tidak bijak dan tidak populis (merakyat).

Demikian disampaikan, Din Syamsuddin dalam keterangannya, “Jelas hal ini menunjukkan bahwa Mendikbud tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah pendidikan nasional Indonesia dan peran organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya keagamaan dalam gerakan pendidikan nasional,” kata Din Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.

Akan tetapi, kesalahan sepenuhnya ada pada Presiden Joko Widodo yang telah menunjuk bos Gojek itu sebagai Mendikbud.

“Yang sangat bersalah dan patut dipersalahkan, serta harus bertanggung jawab, pada pendapat saya, adalah Presiden Jokowi sendiri. Dialah yang berkeputusan mengangkat seorang menteri,” tegas Din.

Menurut Din, Muhammadiyah dan NU adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu bersama beberapa organisasi lain adalah stakeholder pendidikan nasional.

BACA JUGA: DPR Akan Bahas Kasus Djoko Tjandra di RDP, ISPI: Kasus Harun Masikhu Juga Harus Dibahas !