Sepak Terjang Anita Kolopaking Dipusaran Kasus Djoko Tjandra Yang Berakhir Jadi Tersangka

130
Sepak Terjang Anita Kolopaking Dipusaran Kasus Djoko Tjandra Yang Berakhir Jadi Tersangka
Anita Kolopaking kuasa hukum Djoko Tjandara yang di jadikan tersangka dalam pembuatan surat palsu
Jakarta – Anita Kolopaking kembali diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia atau Bareskrim Polri yang sebelumnya telah di tetapkan jadi tersangka dalam kasus surat jalan palsu yang diterbitkan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo untuk kliennya, Djoko Tjandra, pada Selasa, 4 Agustus 2020.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiyono, dalam keterangannya, Senin, 3 Agustus 2020, Mengatakan “AK ( Anita Kolopaking) akan di panggil penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka pada 4 Agustus 2020”.

Anita Kolopaking adalah salah satu kuasa hukum Djoko Tjandra, yang disangkakan pasal 263 (2) dan pasal 223 KUHP, Tentang membuat surat palsu / memalsukan surat.

Djoko Tjandra akhirnya ditangkap. Setelah buron selama 11 tahun, terdakwa kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar itu kini sudah menetap sementara di Rumah Tahanan Salemba cabang Badan Reserse Kriminal Polri sejak 31 Juli atau sehari setelah penangkapan pada 30 Juli 2020.

BACA JUGA: Jaksa Cantik dipusaran Kasus Djoko Tjandra Dicopot Jaksa Agung.

Anita Kolopaking yang memiliki nama lengkap Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, merupakan wanita kelahiran Ujung Pandang, 28 September 1963, menegaskan bahwa sama sekali tidak berbuat di luar koridor hukum saat menangani kasus Djoko Tjandra.

Setelah ditunjuknya Anita Kolopaking sebagai kuasa hokum Djoko Tjandara, Anita kemudian rutin berkomunikasi dengan Djoko, hingga beberapa kali bertandang ke kantornya di gedung pencakar lagit, The Exchange 106 di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Kami sering berkomunikasi. Setelah semua sudah oke, ya tinggal nunggu daftar dan sidang,” kata dia pada Jumat, 10 Juli 2020.

Djoko menjadi buron Kejaksaan Agung sejak 2009. Ia kabur ke luar negeri sehari sebelum Mahkamah Agung menerbitkan putusan peninjauan kembali yang menyatakan dia bersalah dalam korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Dalam putusan PK yang diajukan Kejaksaan Agung itu, Joko divonis dua tahun bui. Duit Joko di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar pun dirampas negara.

PK Djoko Tjandra sejatinya sudah dibahas sejak 2017, setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan istri Djoko, Anna Boentaran. Anna keberatan dengan atas peninjauan kembali yang diajukan jaksa pada 2009 terhadap putusan kasasi yang menyatakan Djoko tidak terbukti dalam perkara rasuah tersebut.

BACA JUGA:  Berantas Penyakit Masyarakat, Hiburan Malam New Roger Serang Disegel Satpol PP

Dalam putusannya MK menyatakan PK yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP merupakan hak terpidana dan ahli warisnya, bukan milik jaksa. Setelah itu, Anita tidak mendengar rencana peninjauan kembali itu, sampai September 2017.

BACA JUGA: Trump Tiba-tiba Beri PR ke China: 45 Hari TikTok Harus Terjual, Data Kami Tidak Aman!

Anita Kolopaking berkali-kali membujuk Joko kembali ke Tanah Air karena kehadiran terpidana merupakan syarat mutlak dalam pendaftaran PK. “Awalnya dia enggak mau hadir,” ujar Anita.

Ia pun meyakinkan Djoko bahwa jika nama baiknya pulih, ia harus hadir di persidangan. “Sejak awal Bapak bilang ingin mengembalikan nama baik keluarga. Bukan ingin balik Indonesia,” tutur dia.

Anita pun mengatakan bahwa kliennya kala kembali ke Tanah Air Juni lalu, tidak mengendap-endap. Saat itu, Djoko menyadari bahwa dia sudah tidak masuk red notice saat memutuskan kembali ke Indonesia.

Dilansir dari Tempo.co, Anita menyiapkan KTP elektronik untuk Djoko lantaran kartu kependudukan milik kliennya itu sudah tidak berlaku sejak 2012. Menggunakan jejaringnya, Anita memperoleh kontak Lurah Grogol Selatan Asep Subahan.

Melalui Asep, Anita mendapat informasi bahwa data Djoko masih ada, namun dalam status tidak aktif. Asep pun menyilakan Anita membawa Joko datang ke kelurahan untuk melakukan perekaman data.

Pada Senin pagi, 8 Juni 2020, atau sehari setelah kepulangan Djoko dari Malaysia, Anita dan kliennya itu datang ke kantor kelurahan sebelum pelayanan Kelurahan Grogol Selatan buka. KTP tersebut terjadi pada hari yang sama. KTP tersebut terbit kendati Joko ternyata sudah berpindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada 2012.

Anita Kolopaking mendampingi Djoko kala mendaftarkan permohonan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendaftaran dilakukan pada hari yang sama Joko mengantongi KTP anyar, yaitu pada 8 Juni 2020. Kurang lebih, kata Anita, Djoko berada di pengadilan selama dua jam.

PN Jakarta Selatan pun menerima pendaftaran permohonan tersebut. Juru Bicara PN Jaksel, Suharno, mengklaim petugas pelayanan pendaftaran saat itu tidak mengetahui bahwa Joko adalah buronan. Sehingga, pengadilan pun tidak melaporkan kedatangan Joko ke penegak hukum.

BACA JUGA:  Pembakar Sajadah Imam di Mesjid Al Falah Serang Diduga Alami Gangguan Jiwa