Dipanggil Bawaslu, Ini Penjelasan Ketua KPU Pandeglang Terkait Coklit Data Pemilih di Pilkada 2020

330
Dipanggil Bawaslu, Ini Penjelasan Ketua KPU Pandeglang Terkait Coklit Data Pemilih di Pilkada 2020
ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai
PANDEGLANG Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten memanggil Lima Komisioner dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang, terkait terkait stiker pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pilkada 2020, pada Rabu (5/8/2020).

Pemanggilan ini terkait tidak adanya kesesuaian pembuatan stiker Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih pada Pilkada 2020, dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Bawaslu memeriksa ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai lebih dahulu pada pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 13.30 WIB di Ruang Kerja Ketua Bawaslu Pandeglang.

Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi mengungkapkan, pemanggilan yang dilakukan pihaknya terhadap kelima Komisioner dan Sekretaris KPU Pandeglang, untuk mengklarifikasi terkait stiker Coklit yang tidak mencantumkan waktu, tanggal dan bulan pencoblosan atau pemilihan.

“Kami undang lima komisioner KPU Pandeglang dan satu sekretaris. Jadi kami minta keterangan stiker AA 2 KWK, atau stiker Coklit tidak terdapat tanggal dan bulan untuk pemilihan,” kata Ade usai memeriksa Ketua KPU Pandeglang.

Menurut Ade, pada PKPU nomor 19 tahun 2019 dijelaskan pada stiker Coklit yang ditempelkan di tiap-tiap rumah pemilih itu, harus mencantumkan tanggal dan bulan pemilihan. Namun pihak KPU Pandeglang tak melakukan hal itu pada stiker Coklit tersebut.

Secara terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Pandeglang, Ahmad Suja’i menegaskan bahwa KPU tidak ada rencana untuk mengganti formulir model A.A.2KWK (stiker Pencocokan dan Penelitian) yang tidak mencantumkan tanggal dan bulan pencoblosan untuk Pilkada Pandeglang.

Kata Suja’i, alasan tersebut karena jika melakukan penggantian dan pencetakan ulang pada stiker Coklit yang sudah ada maka KPU harus mengeluarkan anggaran kembali.

“Ya ga ada lah (niat menggantinya). Kalau misalkan Bawaslu merekomendasikan hal demikian ya kami tinggal bersandar pada rekomendasi Bawaslu, ketika ada beban anggaran berarti dasar kami itu,” jelas Suja’i, Kamis (6/8/2020).

Sujai berpandangan, esensi dari stiker Coklit sebagai tanda bukti Coklit, bukan bagian dari alat peraga kampanye. Adapun alat peraga kampanye KPU kata dia, sudah menyiapkan seperti spanduk, poster, riflet termasuk baliho.

“Ia juga tak menampikan bahwa dalam peraturan KPU Nomor 19 tahun 2019 diharuskan mencantumkan waktu pencoblosan. Namun hal itu sudah dijelaskan SE Pembentukan dan Bimtek PPDP pemilih pemilihan serentak tahun 2020, yang tidak meminta untuk mencantumkan waktu pencoblosan.

“Kami sampaikan di PKPU 19 memang betul ada untuk mencantumkan hari, tapi itu kan sudah dijelaskan di surat dinas KPU RI nomor 157, tepatnya di poin C. Dalam surat itu tidak meminta mencantumkan hari atau tanggal. Hanya meminta kaitan dengan isian nomor TPS, jumlah keluarga, jumlah pemilih termasuk jumlah nama-nama pemilih dan tanggal bulan Coklit dan tandatangan PPDP dan kepala keluarga. Namun dalam stiker itu, kami mencantumkan jenis pemilihan, karena di dalam desain dalam surat 157, tidak disebut kami menambahkan dan dituangkan dalam berita acara rapat pleno,” tandasnya.(***)

Artikel sebelumyaKenang Mendiang Ani Yudhoyono, SBY Buat Klub Voli, Namanya Bikin Warganet Terharu
Artikel berikutnyaBentrokan Ormas Di Kecamatan Pinang Tangerang, Polisi Berhasil Amankan Senjata Tajam