Tim Pemburu Koruptor Ditargetkan 6 Bulan Untuk Kejar 40 Buronan Kelas Kakap

98
1
Tim Pemburu Koruptor Ditargetkan 6 Bulan Untuk Kejar 40 Buronan Kelas Kakap
JAKARTA – Wacana Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membangkitkan kembali tim pemburu koruptor ditanggapi koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Boy mengatakan, mampu atau tidaknya tim ini memburu koruptor yang buron harus dibuktikan selama 6 bulan pertama usai dibentuk.

“Kita beri waktu maksimal 6 bulan. Kalau enggak mampu ya jangan buang-buang tenaga, pikiran termasuk buang-buang anggaran. Kalau tidak mampu bubarkan,” kata Boyamin kepada wartawan , Rabu, 15 Mei.

Dia menilai, hanya ada satu buronan yang diminta masyarakat untuk segera ditangkap, yaitu terdakwa dalam kasus Cessie Bank Bali, Djoko Tjandra yang licin bak belut. “Kalau tidak menangkap Djoko Tjandra ya seperti cuma main-main karena saat ini masyarakat mau buron yang harus ditangkap adalah Djoko Tjandra,” tegasnya.

“Kalau Edy Tansil dan yang lain-lain nantilah. Terpenting Djoko Tjandra mampu ditangkap,” imbuhnya.

Boyamin pun pesimis tim ini mampu menangkap buronan seperti Djoko Tjandra. Alasannya, karena tim ini tak akan terlalu berguna dan bersungguh-sungguh dalam mengejar buronan di luar negeri. Dia juga menilai pemerintah tak perlu membuat tim tersebut karena dianggap tak tepat sasaran dan tepat guna.

BACA JUGA: Bentrokan Ormas Di Kecamatan Pinang Tangerang, Polisi Berhasil Amankan Senjata Tajam

Beberapa waktu yang lalu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai tim ini tak perlu diaktifkan kembali. Sebab, selain tak efektif karena hanya mampu menangkap 4 orang dari 16 target penangkapan, tim ini dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan tim yang sudah ada.

“Kebijakan tim baru ini berpotensi tumpang tindih dari segi kewenangan,” kata peneliti ICW Wana Alamsyah.

Apalagi sejak 1996-2018 ada 40 buronan kasus korupsi yang belum berhasil ditangkap penegak hukum. Sehingga, daripada membuat tim baru sebaiknya penegak hukum yang sudah ada semakin diperkuat.

BACA JUGA:  Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Terkait Korupsi Lobster

Para buron yang ada di daftar ICW itu merupakan orang-orang yang diproses kepolisian dan kejaksaan. Mereka merupakan buron dalam kasus korupsi kelas kakap, seperti kasus BLBI dan Bank Century.

BACA JUGA: Dipanggil Bawaslu, Ini Penjelasan Ketua KPU Pandeglang Terkait Coklit Data Pemilih di Pilkada 2020

Para buron yang ada di data itu, disebut ICW, berada di luar negeri, seperti China, Singapura, dan Hong Kong. Kasus mereka, menurut ICW, ada yang sudah masuk ke persidangan, ada juga yang masih penyidikan.

Berikut daftar 40 koruptor yang buron itu:
Kepolisian
  1. Honggo Wendratmo (kasus kondensat Pertamina)
  2. Anton Tantular (kasus Century)
  3. Hendro Wiyanto (kasus Century)
  4. Dewi Tantular (kasus Century)
  5. Hendra Lee (korupsi Bank Global)
  6. Budianto (korupsi Bank Global)
  7. Amri Iriawan (korupsi Bank Global)
  8. Rico Santoso (korupsi Bank Global)
  9. Irawan Salim (korupsi Bank Global)
  10. Lisa Evijanti (korupsi Bank Global)
  11. Hendra Liem (korupsi Bank Global)
  12. Gunawan (menyewa aset BPPN)
  13. Irawan Haryono (menyewa aset BPPN)
  14. Setiawan Haryono (menyewa aset BPPN)
  15. Hendrawan Haryono (menyewa aset BPPN)
  16. Robert Dale Mc Cuthen (kasus pembangkit listrik tenaga panas bumi)
  17. Maria Pauline Lumowa (pembobolan Bank BNI)
  18. Alfan Susanto (penempatan investasi Askrindo)
Kejaksaan
  1. Adelin Lis (perambahan hutan di Mandailing Natal, Sumut)
  2. Yusuf Rumatoras (kredit macet Bank Maluku Utara)
  3. Soedirjo Aliman (korupsi penyewaan lahan negara)
  4. KKT (Korupsi Jaringan Komunikasi PT Telkom Div Regional Sulawesi Selatan)
  5. Lidya Muchtar (korupsi BLBI)
  6. Hendra Rahardja (korupsi BLBI)
  7. Harry Matalata (korupsi BLBI)
  8. Toni Suherman (korupsi BLBI)
  9. Ede Utoyo (korupsi BLBI)
  10. Eddy Junaidi (korupsi BLBI)
  11. Hendro Bambang Sumantri (korupsi BLBI)
  12. Nader Thaher (korupsi BLBI)
  13. Agus Anwar (korupsi BLBI)
  14. Eko Adi Putranto (korupsi BLBI)
  15. Bambang Sutrisno (korupsi BLBI)
  16. Rasat Ali Rifzi (korupsi Bank Century)
  17. Eddy Tansil (korupsi Bank Bapindo)
  18. Djoko S Tjandra (korupsi Bank Bali)
  19. Hentje Abraham (Dana pembelian lahan dan gedung kantor cabang Bank Maluku)
  20. Sukmawati Makatita (DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru)
  21. Handoko Lie (alih fungsi lahan KAI di Medan)
  22. Hesham Al Waraq (kasus Bank Century)
BACA JUGA:  Edhy Prabowo Diduga Belanjakan Uang Suap Benur Beli Tas Hermes hingga Jam Rolex

Selain itu melakukan pendekatan non-formal dengan pemerintah atau penegak hukum di negara lain juga dianggap perlu. Sebab menurut Wana, hal ini berguna agar negara lain mau membantu dan mempercepat penangkapan puluhan buronan yang kabur ke luar negeri.

BACA JUGA: Kenang Mendiang Ani Yudhoyono, SBY Buat Klub Voli, Namanya Bikin Warganet Terharu

“Jangan sampai dalam kondisi pandemi saat ini, upaya membuat taskforce baru malah jadi kontra produktif,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto justru menilai pengaktifan tim pemburu buronan koruptor ini sangat diperlukan dan relevan.

“Tim pemburu koruptor masih sangat relevan dan dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi,” ungkap Didik kepada wartawan.

Dia mengatakan, pengaktifan tim ini merupakan bentuk pemenuhan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dengan cara menangkapi koruptor yang buron.

Selain itu, tim yang nantinya dipimpin oleh Kemenkopolhukam dan berisi dari sejumlah aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian tersebut harusnya bisa mencegah terjadinya potensi korupsi di masa mendatang.

Namun dia mengingatkan orang-orang yang mengisi tim ini haruslah mereka yang memiliki rekam jejak terbaik dan tak tercela.

“Agar terhindar dari berbagai tekanan, godaan dan rayuan dari koruptor yang berpotensi mempengaruhi dan mengendalikan anggota tim,” katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bakal mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor untuk meringkus terpidana kasus Bank bali, Djoko Sugiarto Tjandra yang masih buron. Tim ini, kata dia, akan beranggotakan pimpinan Kejagung dan Kemenkumham di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Hal ini disampikannya usai bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Presiden, Polri, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejaksaan Agung di kantornya pada Rabu, 8 Juli kemarin.

BACA JUGA:  Asistensi Anti Dumping KADI di Kota Tangsel, untuk Lindungi Produsen

Adanya tim ini diharapkan menjadi solusi untuk menangkap Djoko Tjandra dan buronan lainnya. “Mungkin dalam waktu yang tidak lama tim pemburu koruptor ini akan membawa orang juga pada saatnya akan memburu Djoko Tjandra,” tegas Mahfud saat itu.