Tangsel Memperpanjang PSBB Hingga 23 Agustus Mendatang, Tidak Gunakan Masker Siap Siap Kena Denda.

1
Ibu Airin Ft Istimewa
Ibu Airin Ft Istimewa
TANGSEL – banten.indeksnews.com – Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menjelaskan, perpanjangan PSBB ini diputuskan dengan alasan PSBB masih menjadi salah satu cara pemerintah dalam melakukan penanganan Covid-19. Dimana kegiatan sosial masih dibatasi secara maksimal dalam 14 hari mendatang.“Hasil rapat evaluasi kepala daerah dengan Gubernur Banten, PSBB kembali diperpanjang hingga 14 hari mendatang atau 23 Agustus 2020,” ungkap Airin dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (9/8).

Perpanjangan PSBB ini diharapkan masyarakat di kawasan Tangerang, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, bisa lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan. “PSBB kan diperpanjang lantaran potensi penularan masih tinggi,” tuturnya. Langkah PSBB inilah salah satu cara untuk dapat mencegah penyebaran Covid-19 di Tangsel maupun Banten.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga mulai memberlakukan denda bagi para pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Nilainya pun beragam, dari mulai Rp50 ribu hingga angka fantastis Rp25 juta untuk setiap pelanggaran.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 32 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Perwal Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan Covid-19.

“Ada sejumlah perubahan dan denda administratif yang diberlakukan kepada para pelanggar,” terang Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangsel, Tulus Muladiyono, Sabtu (8/8/2020).

Beberapa perubahan ketentuan dalam Perwal terbaru itu di antaranya soal sanksi. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ;

Pada Pasal 28 berbynyi:

1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 18, Pasal 18A ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26A ayat (1) dan 26B dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

BACA JUGA:  BPBD Sleman minta masyarakat waspada, namun tetap tenang sikapi Merapi

a. teguran lisan

b. peringatan tertulis

c. pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran

d. pembubaran

e. pemberhentian sementara kegiatan

f. pembekuan izin

g. pencabutan izin

h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran, dan/atau

i. denda administratif.

2. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dikenakan kepada :

a. setiap orang yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i, Pasal 10 ayat (4) huruf e, Pasal 10 ayat (5) huruf e, Pasal 18 ayat (5) huruf c, Pasal 18 ayat (6) huruf b angka 2, Pasal 18

ayat (6) huruf c angka 2, dan Pasal 18 ayat (7) huruf d, dapat dikenakan denda adminisratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

b. Setiap orang yang memberikan tempat menginap kepada orang yang masuk daerah dan tinggal paling sedikit selama 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak meminta dokumen dan/atau

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan denda adminisratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

c. Setiap pimpinan/penanggungjawab pelaku usaha yang bergerak pada sektor tertentu yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan denda adminisratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d. Setiap pimpinan/penanggungjawab tempat kerja/kantor/pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dapat dikenakan denda adminisratif sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Baca Juga : Kasus Positif Covid-19 di DKI Bertambah 721, Ini Rinciannya

BACA JUGA:  Startup kuliner Gibran & Kaesang dapat suntikan dana Rp29 miliar

Baca Juga : Pakar Kesehatan Sebut Kasus Covid-19 Terus Bertambah Imbas Pelonggaran PSBB

e. Setiap penanggungjawab/pengelola restoran/rumah makan/usaha sejenis yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (3) dapat dikenakan denda adminisratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. Setiap penanggungjawab/pengelola sarana olahraga yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat

dikenakan denda adminisratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

g. Setiap penanggungjawab/ pengelola hotel/penginapan/usaha sejenis yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat dikenakan denda adminisratif sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

h. setiap pemilik/penyedia jasa konstruksi/usaha sejenis yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat dikenakan denda adminisratif sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

i. Setiap penanggungjawab/pengelola hotel/penginapan/usaha sejenis yang memberikan tempat menginap kepada orang yang masuk daerah dan tinggal paling sedikit selama 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak meminta dokumen dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan denda adminisratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

j. Setiap penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dan tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dapat dikenakan denda adminisratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

“Pemberian denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja, perangkat daerah terkait dan dapat didampingi anggota TNI/Polri,” kata Tulus

Dikatakan Tulus, denda administratif itu nantinya wajib disetorkan ke kas daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara tidak berurutan.

BACA JUGA:  Satpol PP Kota Sukabumi Obok-obok Tempat Indekos, Belasan Pasangan Bukan Muhrim dan Obat Terlarang Diamankan

“Selain sanksi administratif, setiap orang atau badan dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Tulus.