Warga Puri Intan Cireundeu Ajukan PK, Tanpa Di Hadiri Pihak UIN Ciputat

3
Dahlan Pido, SH., MH. Penasehat Hukum Warga Puri Intan Cireundeu Ciputat
Dahlan Pido, SH., MH. Penasehat Hukum Warga Puri Intan Cireundeu Ciputat
TANGSEL, banten.indeksnews.com. –  Warga Puri Intan Cireundeu dengan didampingi Penasehat Hukum Dahlan Pido, SH., MH. ditemukannya novum  atau fakta Baru dalam kasus warga Puri Intan dengan pihak UIN menghadiri sidang Peninjauan Kembali [PK] pada hari Selasa 11 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri kelas dua kusus Kota Tangerang.

Pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasus penyerobotan tanah Warga Puri Intan Cireundeu Ciputat oleh UIN. Ada sejumlah novum atau bukti baru yang diajukan perwakilan Warga oleh Ibu Damaria .

“Saya menemukan beberapa dokumen,setelah saya diskusikan dengan tim kuasa hukum Bapak Dahlan Pido, SH.,MH, ,ternyata dukumen dokumen ini ada hubungannya dalam peristiwa warga Puri intan Cireundeu dan UIN, dan menjadi satu bukti baru, untuk itu hari ini kita mengajukan kepada Pengadilan Negeri Kota Tangerang, kita bersyukur jalannya persidangan lancar,semoga ini bisa menjadi pertimbangan di Makamah Agung serta dapat jawaban yang Memuaskan untuk warga Puri Intan,” ujar ibu Damaria kepada banten.indeksnews.com.

warga Puri Intan Cireundeu Ciputat
warga Puri Intan Cireundeu Ciputat

” Alhamdulillah sidang Novum baru berjalan lancar dan sukses, kita mengajukaan enam novum dan itu valid tidak pernah diajukan pada pengadilan tingkat pertama ,pengadilan tingkat tinggi maupun kasasi sehingga kita melakukan Peninjauan Kembali dan itu valid ,dan  pengadilan melakukan risalah sidang ,sempurna lalu diajukan ke MA nanti majelis Hakim PK memutuskan, kalau PK itu tidak terbatas waktunya bisa hingga enam bulan itu paling cepat, Insya Alloh pengadilan Tangerang mampu melihat dengan adil dari peristiwa ini oleh hakim PK bahwa kebenaran itu harus ditegakkan,” ujar Dahlan Pido, SH.,MH. Selaku penasehat hukum dari warga Puri Intan Cireundeu Ciputat di Pengadilan Negeri Kota Tangerang.

“Pengajuan Kembali ini valid, warga yang  sudah membeli digusur dengan paksa dengan di buldozer disertai intimidasi.” tambahnya

BACA JUGA:  Pedagang Mobil Bekas Ketiban Rezeki di Akhir Tahun

Walau dengan ketidak hadiran pihak UIN ini tidak masalah karena Pengadilan sudah memberikan Relas atau pemberitahuan kepada Pihak UIN,DEPAG,Kejaksaan dan Yayasan YPMII lanjutnya dan menjadi penilaian kusus bagi Hakim PK.

6 bukti PK
1. Surat dari Lurah atau kepala Desa bahwa
Tidak dalam sengketa dan belum pernah di perjual belikan

2. Surat keterangan tanah an ibu Nuryams Djamil belum pernah di perjual belikan

3. Pernyataan dari Pangkopkamtib laksamana bapak Sudomo bahwa areal atau lokasi tanah ibu Nurjana Djamil dan warga tIdak ada hub dengan Depag cq UIN Jakarta

4. Pernyataan dari Bachtiar efendi bertindak untuk dan atas nama YPMII bahwa tanah YPMII tIdak dalam keadaan sengketa dan belum pernah di jual belikan

5. Surat dari Jaksa Agung bapak Singgih kepada DR Tarmizi Taher bahwa semua bantuan dan fasilitas dari Depag yang diberikan kepada YPMII tidak ditemukan alasan atau dasar hukumnya untuk mengklaim asset YPMII sebagai aset Depag

6. Ancaman dan Somasi kepada Ibu Emi dan PAK Amir untuk mengosongkan tanah dalam waktu 3 hari jika tidak akan diproses hukum pidana maupun perdata.

Di akhir, ibu Damaria dan warga kita semua berharap MA mengabulkan PK ini dan memberikan putusan dengan seadil-adilnya.”pungkasnya