Jelang Pilkada 2020, Airin Gonta Ganti Pejabat di Lingkup Pemkot Tangerang Selatan

237
Jelang Pilkada 2020, Airin Gonta Ganti Pejabat di Lingkup Pemkot Tangerang Selatan
Tangsel – Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany melantik sebanyak 41 pejabat pengawas, administrator, dan Kepala UPT Kesehatan lingkup Pemkot Tangsel, bertempat di Ruang Blandongan, Selasa (11/8/2020).

Dalam pelantikan tersebut Airin memberikan catatan penting untuk pejabat yang dilantik, yakni pejabat pengawas adalah tingkatan pejabat yang tugasnya lebih membutuhkan aspek kemampuan teknis yang memadai.

“Untuk itu saya meminta kepada bapak-ibu sekalian agar benar-benar memahami secara mendalam pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Tanamkan prinsip bahwa “saya harus memahami betul apa yang saya kerjakan”. Bawahan/staf memerlukan arahan dan bimbingan. Untuk melakukan ini, maka para pejabat pengawas harus memahami detail pekerjaannya. “ungkap airin.

Pelarangan mutasi maupun pengangkatan pejabat oleh kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2020 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Selain itu, aturan turunannya yakni Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelanggaraan Pilkada 2020.

BACA JUGA: PSBB Tangerang Selatan Diperpanjang Wakil Ketua DPRD Usulkan Tempat Usaha Hiburan Dibuka

Pada Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada, disebutkan bahwa kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Kemudian pada Pasal 71 ayat 3 dijelaskan, kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang mengungtungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Selain itu, Pasal 71 ayat 5 menyebutkan, apabila kepala daerah selaku pejawat melanggar ketentuan tersebut, yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Pasal 71 ayat 6 mengatur bahwa sanksi di kepala daerah yang tidak ikut dalam Pilkada 2020 pun diatur salam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA:  Realisasi Dana Covid Banten 27,70 Persen, Insentif Nakes 56,07 Persen

Menurut Evi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memiliki kewenangan untuk mengingatkan kepala daerah atas peraturan di atas. “Ini menjadi kewenangan Mendagri untuk mengingatkan kepala daerah,” kata dia.(***)

VIAIndeks News Banten
Artikel sebelumyaJerinx SID di Tahan Dalam Kasus Ujaran Kebencian, Sang Istri No Comment
Artikel berikutnyaIBSW Berharap Inspektorat Periksa Pemda Realisasi APBD Dibawah 25 Persen