H.Muhamad Tanggapi ASN Ikut Sosialisasi Salah Satu Calon

90
Drs.H.Muhamad,M.Si
Drs.H.Muhamad,M.Si
TANGSEL, banten.indeksnews.com – Calon Wali Kota Tangerang Selatan H.Muhamad menyayangkan adanya dugaan pelibatan aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pilkada Tangsel 2020.

H.Muhamad yang berpasangan dengan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ini, meminta para calon pemimpin Kota Tangsel lainnya bersikap sportif dalam menggalang dukungan suara di pilkada. “Saya tahu kalau itu bahaya kalau ASN tidak netral. Saya tahu aturan cuma saya tidak mau. Artinya kalau yang dilakukan itu melanggar ya. Objektif dong, sportif,” kata H.Muhamad.

Sejumlah kegiatan petahana terang-terangan dikawal lurah dan camat saat turun ke tengah masyarakat beberapa waktu lalu. “Saya menyayangkan ASN kelakuannya seperti itu. Ada beberapa, saya tahu kepala dinas, camat, ASN yang lainnya yang sudah terang-terangan (memberi dukungan). Saya sangat menyayangkan kalau begitu. Berarti dia enggak benar, itu enggak boleh,” jelas H.Muhamad kepada media, Jumat (14/8/20).

Menurut Muhamad, dirinya juga bisa melibatkan ASN dalam kampanye pilkada. Namun hal itu urung dilakukan karena justru akan merusak etos kerja dan netralitas ASN sebagai abdi negara.

“Jangan menggunakan ASN seperti itu. Kalau saya melakukan juga bisa kok, dari mulai saya masih sekda. Tapi saya tidak mau, saya merasakan bagaimana beban ASN,” jelas mantan sekretaris Kota Tangsel itu.

Dia juga menyinggung para ASN Kota Tangsel dapat menjaga netralitas dengan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Apalagi, ajang pilkada hanya kepentingan lima tahunan semata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU 5/2014”) harus bersifat netral yang artinya, PNS tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain itu, dalam upaya menjaga netralitasnya dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

BACA JUGA:  Iwan Fals: Jokowi Wakil, Ahok Presiden, Ramai Isu Jokowi 3 Periode

“Makanya, tinggal ASN-nya harus tahu diri. Kalau dia ke sana ya berarti dia pro ke sana, kan begitu. Ini kan pertandingan masih panjang, belum tentu siapa yang menang,” tegas Muhamad.

Muhamad meminta ditindak tegas, karena saya sendiri tidak pernah menyarankan ataupun memerintahkan asn untuk ikut berpolitik, sayangi jabatannya, lebih baik diam dan netral dalam pilkada, selama saya menjadi sekda saya tidak pernah mengarahkan apalagi meminta dukungan dari asn, jika ada asn yang melakukan politik harus ditindak tegas,” ucapnya.

“Bawaslu dan panwas tidak boleh tebang pilih dalam pengawasan, harus bersikap adil dan sigap dalam setiap peristiwa yang terjadi dilapangan, contoh kejadian yang terjadi ditaman mangu itu sudah melanggar ke asnnya.”pungkasnya