Pemkot Tangsel, Masih Banyak Pekerjaan Rumah dalam Hal Korupsi

520
Pemkot Tangsel ft Istimewa
Pemkot Tangsel ft Istimewa
TANGSEL, banten.indeksnews.com – Kota Tangerang Selatan menjadi kota terparah yang terjangkiti virus Corona atau Covid-19, tercatat sampai 25 Maret 2020 terdapat 15 kasus. Hal ini bukan tanpa sebab, karena selama ini kerja pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memang bobrok. Demikian diutarakan Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman . Kamis (26/3/2020).

“Padahal dengan APBD Pemkot Tangsel yang mencapai Rp 3,9 triliun dengan porsi Pendapatan Asli Daerahnya mencapai Rp 2 triliun di tahun anggaran 2020, menunjukan daerah ini sangat kaya, karena dana bantuan dari pusat hanya Rp 838,2 miliar,” kata Jajang.

Masih menurut Jajang, Pemkot Tangsel dalam segi keuangan tidak seperti daerah lainnya khususnya di Provinsi Banten, yang masih mengandalkan dana perimbangan alias bantuan dari pusat.

“Namun sayang potensi APBD yang cemerlang ini tidak diimbangi dengan kinerja pejabatnya. Mulai dari Walikota Airin Rachmy Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie, serta pejabat lainnya, kebijakan yang mereka buat selama ini diduga bocor seperti air mengalir deras sekali,” kata Jajang.

BACA JUGA:Benyamin Davnie Dilaporkan TAUT Ke BAWASLU Tangsel

Berdasarkan investigasi Center for Budget Analyisis (CBA), kata Jajang, pos belanja Kota Tangsel yang diduga banyak yang dibocor, ada pada pos belanja modal.

“Banyak mega proyek yang dibuat pada era penguasa Tangsel yakni, Airin dan Benyamin Davnie namun dalam pelaksanaannya banyak bermasalah, mulai dari dugaan mark up, kongkalikong dengan swasta, dan berdampak mangkraknya banyak proyek,” kata Jajang.

Sebagai contoh, kata Jajang, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Tangsel tahap 3 yang dilaksanakan tahun anggaran 2017.

“Proyek bernilai Rp 36,5 miliar ini diduga kuat dibumbui kongkalikong oleh oknum Pemkot Tangsel dengan swasta. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Pertama, dalam proses lelang terdapat 59 peserta, namun Pemkot Tangsel hanya meloloskan dua perusahaan saja dalam tahapan evaluasi harga. Perusahaan yang lolos ini adalah PT. Total Cakra Alam (PT. TCA) dan PT. Citra Agung Utama (PT. CAU). Padahal sesuai aturan lelang harusnya ada tiga perusahaan yang mengajukan tawaran harga dan kemudian dipilih yang paling efisien,” kata Jajang.

Kedua, lanjut Jajang, pihak Pemkot Tangsel memenangkan PT. Citra Agung Utama yang beralamat di Jl. Khairil Anwar No. 31 Banda Aceh. PT. CAU mengajukan nilai kontrak sebesar Rp 35,1 miliar, angka ini lebih mahal dibandingkan ajuan dari PT. TCA senilai Rp 34 miliar.

“Terakhir, karena diduga proses lelang hanya formalitas belaka pada akhirnya dalam pekerjaan proyek

dilaksanakan asal-asalan. Ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada pengecatan Penutup Zincalurn Sirip, ACP, dan UPS Type Daya 15 KVA. Kekurangan volume pada tiga pekerjaan ini bernilai Rp 328.886.738. Hal ini jelas melanggar surat perjanjian kontrak dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya yang dijelaskan dalam pasal 6 point f tentang etika yang menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran uang negara,” kata Jajang.

Berdasarkan temuan di atas, CBA mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota Airin Rachmy Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie serta Kelompok kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen proyek pembangunan gedung DPRD tahap 3 tersebut.

Belum lagi persoalan lain yang masih berbau korupsi seperti Pembangunan sheet pile cipeucang .Laporan Forum Tangerang Hijau (FTH) Tangerang terkait dengan robohnya sheet pile Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah direspon oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikn oleh Koordinator Forum Tangerang Hijau (FTH) Tangerang, M. Lutfi dalam siaran pers nya pada Jum’at (14/08/2020).

“Surat dengan nomor R/1502/PM.00.00/40-43/08/2020 telah kami terima yang isinya apresiasi KPK terhadap laporan Forum Tangerang Hijau dan meminta kepada FTH untuk koordinasi lebih lanjut terkait kasus TPA Cipeucang,” ujar M. Lutfi.

M Lutfi mengatakan bahwa Forum Tangerang Hijau akan memberikan bukti pendukung dugaan tindak pidana kasus robohnya TPA Cipeucang tersebut kepada pihak KPK.

“Untuk penyelidikan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh KPK, kami akan memberikan beberapa bukti dari mulai proses terjadinya lelang, hasil lelang, serta pengerjaan yang dilaksanakan oleh PT RJPS, dan PT DSI sebagai pengawas. Serta peranan TP4D (Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah-red) oleh Kejari Tangsel yang berujung robohnya sheet pile TPA Cipeucang yang belum genap setahun,” tandas M. Lutfi.

Belum lagi masalah Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangsel tersebut dianggarkan pada APBD Banten 2017 lalu dengan nilai sebesar Rp 17.982.000.000. Diduga proyek pengadaan lahan SMK 7 Kota Tangsel tersebut sarat dengan tindakan korupsi sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Direktur Eksekutif ALIPP Udaya Suhada, kepada Beritasatu.com, Senin (20/7/2020) menegaskan, pihaknya sudah dua kali mendatangi Kantor KPK di Jakarta untuk mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut.

“kami berharap KPK serius dalam menindak lanjuti hasil audit investigasi yang sudah dilakukan BPKP. Dimana potensi kerugian keuangan negara dari pengadaan lahan itu mencapai 10 milyar. Jangan sampai KPK di era ini miskin prestasi dalam memberantas korupsi” pungkas Uday Suhada kepada banten.indeksnews.com. Kamis,19Agustus 2020.

BACA JUGA:  Pindah ke TV Digital,Ini Cara Dapat Set Top Box Gratis dari Kominfo
Artikel sebelumyaKombes Pol. Audie Latuheru: Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat berhasil menemukan keberadaan Wawan
Artikel berikutnyaLKN Lembaga Kajian Nawacita Bantu Tiga Unit Traktor, Kelompok Tani Desa Winong Kidul Purworejo