KOMPPAK Nilai Bawaslu Tangsel Gagal Paham, Terkait Laporan Pelanggaran Benyamin Davnie-Pilar

1
Ketua KOMPPAK, Dahlan Pido SH MH.
Ketua KOMPPAK, Dahlan Pido SH MH.
TANGSEL, banten.indeksnews.com – Koalisi Masyarakat Pemerhati Pilkada Anti Kecurangan (KOMPPAK) menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah gagal paham dan tidak cermat dalam menilai laporan dari KOMPPAK terkait dugaan pelanggaran Pilkada Kota Tangsel yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangsel H Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel pada Senin (24/08/2020) terkait dugaan pelanggaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusung Partai Golkar tersebut yang telah menggerakkan dan mengikutsertakan Kader – kader Jumantik (Kader Pemantau Jentik) dalam deklarasi pasangan tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, bertempat di Adin House, Benda Baru Pamulang Tangsel.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Pilkada Anti Kecurangan (KOMPPAK) Dahlan Pido SH MH yang juga dikenal masuk dalam jajaran salah satu Pengacara kondang nasional tersebut kepada banten.indeksnews.com pada pesan whatsApp pada Senin 31 Agustus 2020 siang .

“Bawaslu Tangsel telah gagal paham terkait laporan KOMPPAK terhadap dugaan pelanggaran Pilkada Tangsel yang dilakukan oleh pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan yang mengerakan kader-kader Jumantik dalam acara deklarasi kedua pasangan tersebut. Pihak Bawaslu telah menyatakan tidak adanya pelanggaran pidana dalam deklarasi pasangan Benyamin Davnie-Pilar pada tanggal 14 Agustus 2020 tersebut. Memang tidak ada pelanggaran pidana di acara deklarasi tersebut, yang terjadi adalah pelanggaran Administrasi karena melibatkan kader Jumantik dalam deklarasi tersebut,” tandas Ketua KOMPPAK Dahlan Pido SH MH.

Seperti telah diketahui bahwa, KOMPPAK pada Senin 24 Agustus 2020 telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Tangsel terkait dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh pasangan Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan selaku Wakil Walikota Tangerang Selatan terkait dengan kegiatan agenda deklarasi dukungan dari Ibu – ibu Kader Jumantik kepada Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangsel tahun 2020 Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan.

BACA JUGA:  Pemerintah Beri Pinjaman Rp 650 M untuk Program 1 Juta Rumah

Menurut Dahlan Pido SH MH kegiatan Wakil Walikota Tangsel tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu, karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – undang yang berbunyi sebagai berikut, Pasal 71 Ayat (3)
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota DILARANG menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Selanjutnya kegiatan dukung mendukung atau deklarasi dukungan kepada bakal pasangan calon Benjamin Davnie – Pilar Saga Icshan yang dilakukan oleh Ibu – ibu Kader Jumantik diduga merupakan bentuk pelanggaran yakni terkait netralitas ASN, karena Jumantik merupakan program pemerintah yang memperoleh dukungan biaya operasional seperti dari APBD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), alokasi dana Desa, atau sumber anggaran lainnya dan kader Jumantik merupakan ASN baik sudah PNS maupun yang pengangkatannya dilakukan melalui sebuah Penetapan oleh Pemerintah Daerah/Kota.

ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BACA JUGA:  Kapolri : Kalau Ketemu dan Melawan, Tembak Mati Saja, Buru Kelompok Ali Kalora

PNS dan PPPK juga memiliki hak sebagai aparatur sipil negara. PPPK sebagaimana dimaksud, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK dan PNS diberikan kesempatan untuk pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.

“Oleh karena hal tersebut Wakil Walikota Tangsel kami laporkan kepada Bawaslu Tangsel karena diduga telah melakukan kegiatan yang melibatkan Jumantik yang secara hukum berdasarkan petunjuk Teknis Satu rumah satu Jumantik Kemenkes, Jumantik memperoleh dukungan biaya operasional seperti dari APBD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), alokasi dana Desa, atau sumber anggaran lainnya memperoleh dukungan biaya operasional seperti dari APBD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), alokasi dana Desa, atau sumber anggaran lainnya,” pungkas Ketua KOMPPAK, Dahlan Pido SH MH.