Tito Karnavian: Pejabat yang Ikut Konvoi Pendaftaran Saat Pilkada Bakal Dapat Sanksi Kemendagri

1
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian ft Istimewa
TANGSEL, banten.indeksnews.com– Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memperingatkan pada jajaran pejabat pemerintah terkait konvoi saat pendaftaran Pilkada. Tito tak segan menjatuhi sanksi kepada jajaran pejabat pemerintah yang terlibat dalam aksi konvoi bakal pasangan calon Pilkada Serentak 2020.

“Saya minta dengan segala hormat, semua pasangan calon, kontestan, tim sukses tim parpol ikut terus peraturan kpu, yang sudah ditetapkan, itu ada sanksinya.”ungkap Tito Karnavian dilansir dari siaran pers kemendagri di video youtube, Selasa, (5/9/2020).

Tito Karnavian mengingatkan untuk tidak ada ada arak-arakan konvoi maupun kerumunan massal dalam jumlah besar yang mengantar pasangan calon ke KPUD. Tito menegaskan para pejabat mengikuti dan mematuhi betul peraturan KPU, kalau itu adalah pejabat pemerintah maka saya selaku mendagri bisa memberikan sanksi, teguran, atau yang lain.

Sementara itu, bilamana aturan dilanggar selain dari kalangan pejabat Pemerintah, Tito mengatakan sanksi pelanggaran itu akan ditangani langsung oleh Bawas

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bachtiar menyayangkan banyaknya kerumunan massa saat pendaftaran pasangan calon (Paslon) di Pilkada 2020 ini. Untuk itu ia mengingatkan kepada pimpinan partai politik untuk bisa mengajak para paslonnya agar dalat mematuhi protokoler kesehatan.

walikota Tangsel dalam Mengantar BENPILAR menuju KPUD TANGSEL
Walikota Tangsel dalam Mengantar BENPILAR menuju KPUD TANGSEL

Kita sangat menyayangkan banyaknya kerumunan saat pendaftaran paslon pada dua hari ini terakhir ini. Karena kita pantau terus gerakan-gerakannya,”ujar Bachtiar. Oleh karenanya, pihaknya mendukung sepenuhnya sikap tegas rekan-rekan dari KPU dan Bawaslu daerah untuk menghentikan segala bentuk kerumunan massa dan meminta agar PKPU No 6 Tahun 2020 ditegakkan. Juga meminta bantuan aparat keamanan dan aparat penegak hukum bergerak sesuai Inpres No. 6 tahun 2020. ”Kita minta KPU, Bawaslu dan Aparat keamanan bisa bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku,”tegas Bachtiar.

BACA JUGA:  Jakarta Fashion Week, Intip Koleksi Busana Musim Panas 2021