Pemkot Tangsel Tidak Transparant, Dalam Penanganan Covid-19

210
Pemkot Tangsel ft bin
Pemkot Tangsel ft bin
TANGSEL, banten.indeksnews.com – Pemeritah Kota (Pemkot Tangsel yang sedang menghadapi bencana non-alam pandemi Covid-19, tentunya diharapkan masyarakat bisa mendapatkan keterbukaan informasi mengenai penanganan Covid-19 di Tangsel. Partisipasi masyarakat dalam memantau setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa bencana bertujuan agar tidak terjadinya potensi kecurangan.

Terlebih, saat ini Pemkot Tangsel juga akan menghadapi pesta demokrasi pada 9 Desember mendatang. Dimana, salah satu bakal calon (Bacalon) Walikota Tangsel merupakan petahana Benyamin Davnie yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Tangsel.

Maka itu, Wakil Koordinator TRUTH, Jupry Nugroho telah lama memantau publikasi tentang pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan Pemkot Tangsel.

“Sebagai bentuk partisipasi sebagai masyarakat TRUTH atas dukungan ICW melakukan pemantauan terkait JPS atau Bansos, Alkes dan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan dalam penangganan Covid-19. Pantauan kami sangat sedikit sekali yang dipublikasi baik melalui website resmi maupun LPSE dan SIRUP LKPP padahal anggaran penangganan Covid-19 Tangsel sebesar Rp. 151,8 Miliyar,” ujar Jupry melalui keterangan tertulisnya pada banten.indeksnews.com. Sabtu malam 19 September 2020.

Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan beberapa catatan penting. Bahkan, catatan tersebut mengarah kepada kebohongan publik

“Jika Kota Tangerang sampai bulan Agustus 2020 mempublikasikan 10 pengadaan barang dan jasa melalui LPSE. Hal sebaliknya kami temukan di LPSE Kota Tangerang Selatan, pertama bahwa hasil penelusuran kami tidak ada pengadaan barang dan jasa yang kami temukan dengan mengunakan keyword Covid-19 di LPSE Kota Tangerang Selatan, maupun di Website resmi penangganan Covid-19,” ungkap Jupri.

“Kami juga melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan mengunakan keyword darurat hanya rencana 1 pengadaan barang,” tambah Jupry.

BACA JUGA:  Realisasi Dana Covid Banten 27,70 Persen, Insentif Nakes 56,07 Persen

Yang kedua kata Jupry, dalam situs penanganan Covid di Tangsel melalui https:lawancovid19.tangerangselatankota.go.id/ pada kolom publikasi penerimaan bantuan penangganan Covid-19 baik dari Kementrian, Lembaga dan CSR Swasta tidak dipublikasinya rincian distribusi bantuan hanya mencantumkan penerima.

“Padahal baru pada Bulan November 2019 mendapatkan peringkat satu terkait keterbukaan informasi dari Komisi Informasi Banten,” terangnya.

Ketiga, mengenai data Bansos setidaknya ada 5 data yang dipublikasi melalu website resmi TRUTH menemukan banyaknya data ganda yang terlihat dari NIK yang sama.

“Apakah ini salah input atau disengaja menurut kami bahwa ini kesalahan yang cukup fatal, ketika kami konfirmasi ke Dinas Sosial hasil analisa kami namun tidak ada tanggapan cendrung acuh ketika mendapatkan masukan dari masyarakat, tentu bukan contoh yg baik sebagai pejabat publik,” tegas Jupry.

Masih kata Jupry, sangat disayangkan Tangsel yang mendapat predikat menjadi Kota terbaik sebagai keterbukaan publik, justru tidak menerima masukan dan berperan aktif.

“Jika kota yang di cap paling terbuka justru tidak mempublikasi informasi dan tidak menerima masukan lalu bagaimana masyarakat dapat berperan aktif, selanjutnya untuk apa hasil pemeringkatan Komisi Informasi Banten tersebut, bagaimana masyarakat dapat berparitipasi jika akses informasi ditutup,” katanya.

Tentu ini dapat menimbulkan banyak spekulasi dan kecurigaan masyarakat, terlebih tahun ini akan diadakan Pilkada Kota Tangsel pada Desember 2020 mendatang.

“Apalagi Wakil Walikota saat ini menjadi salah satu bakal calon Walikota yang juga telah dinyatakan didukung oleh Walikota Airin Rachmi Diany, bisa saja ketidak terbukaan anggaran ini berpotensi disalahgunakan, terlebih Permendagri 20/2020 memberikan keleluasaan kepada Walikota untuk melakukan realokasi dan refocusing APBD untuk penanganan Covid-19 tanpa melalui persetujuan DPRD, dan pengadaan barang yang tanpa harus melalui proses lelang,” pungkas Jupry.

BACA JUGA:  Ibunda Amanda Manopo Meninggal Dunia karena Terpapar Covid 19
Artikel sebelumyaSubdit Resmob Ditreskrimum, Potongan Korban Ditaburi Kopi dan Pengharum Ruangan
Artikel berikutnyaKapitra Ampera Dukung PPJNA 98 Polisikan Gatot Nurmantyo