Kapitra Ampera Usulkan Moratorium Politik Demi Hentikan Penyebaran Covid-19

192
Kapitra Ampera Usulkan Moratorium Politik Demi Hentikan Penyebaran Covid-19
Khawatir dengan terus melonjaknya kasus positif covid-19 dengan munculnya kluster-kluster baru praktisi hukum Kapitra Ampera Usulkan Moratorium Politik
JAKARTA, banten.indeksnews.com – Pakar Hukum Tata Negara Kapitra Ampera mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan moratorium politik demi mengendalikan penyebaran Covid-19.

Usulan Kapitra Ampera tersebut lantarain ia khawatir dengan kondisi terus melonjaknya angka positif covid-19, terlebih munculnya kluster-kluster baru penyebaran.

“Penyebabnya adalah masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan belum dapat menyesuaikan diri beradaptasi dengan kebiasaan baru. Perkantoran, Tempat Umum, pusat perbelanjaan, hingga keramaian tidak bisa dikendalikan sehingga sangat sulit memutus rantai penyebaran covid 19,” katanya kepada indeksnews, Selasa, 22 September 2020.

Selain itu, Kapitra Ampera menilai adanya kelompok masyarakat yang memanfaatkan pandemi Covid-19 demi kepentingan politik dengan membangun opini negatif dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

“Kelompok tersebut mengumpulkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas di ruang publik seperti deklarasi dan unjuk rasa tanpa mengkhawatirkan potensi penyebaran covid-19, sehingga menimbulkan kluster baru,” ujarnya.

Kemudian pelaksanaan pilkada di beberapa daerah di Indonesia menjadi kluster baru covid-19. Sebab dalam PKPU No. 10 tahun 2020 memberikan peluang bagi peserta pilkada untuk melaksanakan konser musik, bazar, dan pentas seni budaya yang membuat kerumunan.

“Pada kondisi yang sangat darurat ini, pemerintah harus melakukan Moratorium Politik, bertindak tegas dengan memberlakukan Pembatasan yang lebih ketat pada kegiatan-kegiatan yang non-vital, terutama kegiatan-kegiatan politik yang hanya akan menambah permasalahan dan merusak persatuan bangsa,” katanya.

Lanjutnya, Aparat penegak hukum harus tegas untuk tidak memberi izin atas kerumunan dan keramaian dengan alasan apapun. Segala hak politik untuk demonstrasi, deklasrasi, perkumpulan, haruslah ditahan dan ditunda terlebih dahulu sampai situasi aman dan membaik.

“Untuk pelaksanaan Pilkada, akan sangat membantu, jika pemerintah tidak memberikan izin kepada pasangan calon Kepala Daerah untuk melakukan kampanye terbuka, bahkan jika tidak dapat dikendalikan maka pelaksanaan Pilkada patut untuk ditunda,” tegasnya.

BACA JUGA:  Fernando EMaS: AHY Jadi ketum partai saja disajikan begitu saja, tanpa ada perjuangan yang memunculkan adrenalin politik, lha Bisanya Disejajarkan Dengan Barack Obama

Ia bependapat anggaran pelaksanaan Pilkada yang begitu besar juga akan lebih bermanfaat jika dialokasikan ke pengobatan dan penanganan krisis kesehatan.

“Bilamana pelaksanaan Pilkada tidak dapat ditunda, maka langkah terbaik yang dapat diupayakan adalah dengan cara merubah sistem pelaksanaan kampaye dari kampanye terbuka kepada kampanye virtual melalui media elektronik, sosial media, serta tulisan-tulisan yang dapat dipahami dan dimengerti masyarakat. Hal demikian harus didukung dengan bantuan instrumen media TV, Surat Kabar, Radio, serta media online untuk melancarkan kampanye secara virtual,”

Terakhir Kapitra Ampera mengajak seluruh elemen lapisan masyarakat dapat bersama-sama dengan kompak mengatasi permasalahan ini.

“Lupakan segala kepentingan politik, kelompok, kontestasi, dan perbedaan, serta mengeluarkan seluruh potensi yang ada untuk sumbangsih pikiran, mengawasi berjalannya pengendalian, serta menahan diri melakukan perbuatan yang akan mempersulit pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid-19,” tutupnya.

TONTON JUGA

Artikel sebelumyaPerceraian Di Tangsel Meningkat, 1978 Pasutri Memilih Menjadi Janda dan Duda
Artikel berikutnyaKemensos Dukung Penuh Penyusunan RUU tentang Kesejahteraan Lansia