Kapitra Ampera Tuding KAMI Pakai Isu PKI Untuk Mendiskreditkan Pemerintah

402
Politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera
Politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera
Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera angkat bicara perihal Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang menyurati Presiden RI Joko Widodo.

Diketahui surat yang ditujukan kepada Presiden RI, KAMI menyampaikan tudingan-tudingan akan kebangkitan neo Komunisme dan PKI gaya baru yang menyusup ke Pemerintah.

“Sudahlah, jangan lebay. Hentikan propaganda soal PKI dan komunisme yang bikin misleading. Itu sama saja dengan membodohi publik, kasihan rakyat,” kata Kapitra, Sabtu, 26 September 2020.

Disamping itu terdapat tuntutan ditayangkannya Film G30S/PKI agar dapat menceritakan sejarah kekejaman PKI pada saat itu.

“Ini hanyalah persepsi dan prasangka buruk dari kelompok KAMI. Mereka suudzon dan berpikiran negatif,” tuding Kapitra Ampera.

Terkait soal Film G30S/PKI, Kapitra menyebut bahwa materinya bisa diakses via kanal publik Youtube, jadinya tidak perlu dipermasalahkan.

“Justru yang perlu dipermasalahkan, kenapa moment 30 September selalu dijadikan sebagai alat propaganda untuk mendiskreditkan pemerintah,” katanya.

20200926 180914
Kapitra ampera tuding kami

Menurut Kapitra, pihak Badan Intelijen Indonesia (BIN) juga belum membaca ada gerakan yang ingin menghidupkan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali.

“Kalau ada segala potensi sekecil apapun soal komunisme pasti sudah diantisipasi dengan baik oleh BIN, tapi kalau nggak ada, masa harus diada-adain,” kata Kapitra.

Tidak Ada Celah bagi Komunis

Kapitra Ampera menjelaskan, setelah penumpasan PKI pada tanggal 5 Juli 1966 kemudian dikearkan TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

“Berdasarkan Tap MPR tersebut maka segala bentuk kegiatan dan penyebaran ajaran Komunis/Marxisme – Leninisme dilarang,” kata Kapitra.

Disamping itu, menurut Kapitra, pemerintah juga telah mengesahkan UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, dengan menambah ketentuan baru yang memuat tegas larangan menganut, menyebarkan, dan mengembangkan ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, dengan ancaman hukuman hingga 20 Tahun Penjara.

“Jadi tidak ada celah PKI untuk bergerak, apalagi mau bangkit. Bahwa, jelang 30 September tahun ini terdapat oknum dan kelompok masyarakat yang kembali mempolitisasi Peringatan G30S/PKI dengan tudingan adanya kebangkitan PKI,” kata Kapitra.

Artikel sebelumyaBadak Banten Kritisi Pembebasan Lahan Tambang Emas, Banyak Rugikan Masyarakat
Artikel berikutnyaKasus TBC di Indonesia semakin Tinggi, Di Tengah Wabah Corona. Benarkah ?