LIRA Kritisi Bawaslu agar Tidak Hanya Mendata Pelanggaran, Tapi Juga Memberi Sanksi

186
DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)
DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)
JAKARTA, banten.indeksnews.com- LIRA , pilkada 2020 telah diputuskan berlanjut. Menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawal agar Pilkada bukan hanya Cerdas dan Aman seperti tema biasanya, namun juga harus sehat.

Berkaitan dengan adanya pelanggaran protokol kesehatan di awal masa kampanye seperti yang disampaikan Bawaslu, Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Ollies Datau menekankan pentingnya peranan Bawaslu RI.

“Bawaslu harus memfollow up laporan yang ada, bukan hanya dalam melaporkan dan verifikasi bukti, tapi juga follow up sanksi. Efek jera baru akan terjadi ketika ada yang melanggar dan diberikan hukuman konkrit,” ujar Ollies Datau Presiden LIRA di Jakarta Jum’at (2/10/2020).

Ollies Datau yang akrab disebut OD ini mengingatkan
Peran Bawaslu lebih besar dari sekedar mencatat pelanggaran .”Bawaslu harus membuat langkah nyata pada Bawaslu Daerah agar dapat melaksanakan sanksi pada para pelanggar,” tegasnya.

Mendukung pandangan diatas, Budi Siswanto Sekjend DPP LIRA mengungkapkan, bukan hanya calon, namun juga Partai Pengusung yang terlibat harus mendapat sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran.

BACA JUGA : Lurah Saidun Disinyalir Menjadi Provokator Isu Agama Dimasa Kampanye Pilkada

“Masyarakat ingin menyaksikan satu role model penindakan. Kalau 1 sudah ditindak, yang lain akan takut melanggar. Pada akhirnya, rakyat juga ikut sadar dengan aturan, tingkat kepercayaan Bawaslu juga akan naik,” jelas sktivis yang juga Pengurus KONI DKI ini.

Sementara Varhan Abdul Aziz, Wasekjend LIRA menambahkan, bawaslu harus diingatkan karena hanya sampaikan dan mendata saja lalu mengumumkan jumlah pelanggaran tanpa menunjukkan apa langkah tegas yg dilakukan untuk timbulkan efek jera.

“Padahal PKPU baru sudah disiapkan, Polri juga sudah buat Maklumat jadi tinggal laporkan saja ke Polri dgn bukti serta saksi yg ada,” jelas pria yang juga Pengamat Birokrasi ini. Ia menyatakan walaupun berdasarkan data Bawaslu dlm 3 hari hanya 35 daerah yg ditemukan pelanggaran, yang artinya hanya 15 % tapi tetap harus ada aksi tuntas.

BACA JUGA:  Pindah ke TV Digital,Ini Cara Dapat Set Top Box Gratis dari Kominfo

Varhan khawatir jika , data mentah saja yg diungkap Bawaslu cenderung dimanfaatkan pihak pihak yg ngotot Pilkada ditunda.

“Hal ini seolah jadi bukti kegagalan penyelenggara dan paslon tidak mampu jaga protokol kesehatan padahal lebih banyak paslon yang jaga protokol kesehatan,” tegas Varhan.

Artikel sebelumyaBank Banten Siap Jalankan Rangkaian Aksi Korporasi, Setalah Dapat Restu RUPS
Artikel berikutnyaPemerintah Turunkan Tarif Listrik, Per 1 Oktober Hingga Desember 2020