Isi RUU Cipta Kerja Sudah Disahkan, Fadhli Zon Mengaku Belum Terima Naskah

200
RUU Cipta Kerja
Jakarta – Isi Rencana Undang-Undang (RUU Cipta Kerja) telah disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI pada Senin (5/10/2020).

Namun anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadhli Zon mengatakan hingga kini naskah RUU Cipta Kerja belum diterima, Jumat (9/10/2020).

“Sampai hari ini saya sebagai anggota DPR belum terima naskah RUU Omnibus Law yang disahkan 5 Oktober 2020,” kata Fadli Zon.

Fadhli mengatakan sudah menanyakan hal itu dan mendapatkan penjelasan bahwa naskahnya sedang diteliti dan dirapikan.
“Saya tanya, masih diteliti dirapikan. Jadi memang UU ini bermasalah tak hanya substansi, tetapi juga prosedur,” kata Fadli Zon.

Ketua Dewan Pimpinan pusat Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengusulkan wacana rapat paripurna ulang.

“Membaca pernyataan beberapa anggota DPR RI sendiri mulai dari: ketika paripurna naskah RUU-nya tidak ada, sampai sekarang yang final masih dirapikan dan lain-lain, UU ini nyata telah cacat prosedur. Karena anggota DPR yang mengesahkan saja tidak tahu apa yang dia sahkan dan putuskan,” kata Jansen.

Mempertimbangkan hal tersebut, menurut Jansen, “harusnya paripurna ulang.”

Melalui media sosial, Jansen menjelaskan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, DPR punya waktu paling lama tujuh hari untuk menyerahkan UU Cipta Kerja yang telah disetujui ke Presiden.

“Tapi rentang waktu tujuh hari ini saya pahami bukan untuk “utak-atik” ulang isinya. Karena isinya sudah disahkan di paripurna. Pertanyaannya isi mana yang jadi pegangan jika diparipurna tidak dibagi?” kata dia.

Apakah paripurna ulang bisa dilakukan? Menurut Jansen, DPR yang bisa menjawabnya.
Jikapun tidak bisa, ini perbandingan saja: sejak dulu jaksa tak bisa ajukan PK (263 ayat 1 KUHAP). Tapi dalam praktek atas nama tafsir mewakili kepentingan umum, korban dan lain-lain mereka ajukan dan ada yang diterima MA,” kata Jansen.

BACA JUGA:  Pemerintah Mengapa kok PPKM level 4 diperpanjang, namun relatif tidak ada lagi gejolak pembangkangan?

Wacana yang digulirkan Jansen merupakan diskusi hukum. Dia berharap para pakar hukum dan pakar legislasi ikut berpendapat.

 

Artikel sebelumyaBadan Damam Tinggi Jangan Kuatir, Ini 10 Manfaat Daun Bidara Yang Patut di Ketahui
Artikel berikutnyaTuris lokal silaturahmi sambil pelesiran, Lebih Banyak Menginap Di Rumah Kerabat Dari Pada Hotel