Terkait Aksi Unjuk Rasa di Cilacap, Bupati: Saya Bela Pemerintah Atau Buruh?

203
Cilacap
Cilacap – Adanya Aksi demonstrasi tentang pengesahaan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law justru mengundang polemik dihampir seluruh lapisan masyarakat.

Tidak terkecuali dialami oleh kaum buruh di Cilacap. Mereka terus menyuarakan aspiranya agar UU tersebut dicabut. Sebab, ada sejumlah pasal yang dinilai merugikan para buruh.
Para buruh yang kembali turun ke jalan, akhirnya bisa beraudiensi dengan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Cilacap, di aula Jalabumi, Senin (12/10/2020).

“Saya membela siapa? Pemerintah? Buruh? Dilema yang sangat sulit. Presiden sampai bupati itu satu badan, Saya dipilih oleh saudara, tapi saya dilantik Gubernur atas nama presiden, Saya memakai lambang negara. Kalau menggunakan lambang negara harus patuh apa yang disampaikan Gubernur dan Presiden. Tetapi disatu sisi harus memperhatikan nasib saudara-saudara sekalian,” kata Tatto.

Bupati mengatakan, adanya Omnibus Law ini, karena selama ini banyak perusahaan di Indonesia yang pindah ke Negara lain seperti Vietnam, karena ternyata mereka mencari negara yang bisa lebih untung dan nyaman.
Meskipun demikian, Bupati tetap akan menyampaikan aspirasi dari para buruh kepada Gubernur dan juga Presiden.

“Tentunya tidak semua UU Cipta kerja itu jelek, tentu ada kekurangannya, tetapi kekuarangan inilah bisa ditinjau ulang melalui Judicial Review. Jadi saya atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap mendukung para pekerja dan buruh untuk mengusulkan kepada presiden, menyampaikan aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC FSP KEP KSPI Cilacap Diwantoro Widagdo mengatakan selanjutnya buruh akan dipanggil untuk melakukan pertemuan dengan Bupati, dan menyampaikan pasal-pasal yang merugikan masyarakat dan pekerja.

BACA JUGA:  Tragedi Kudatuli, Sekjen PDIP: Perjuangan Belum Selesai Demi Menuntut Kebenaran

“Kami akan tagih terus dan koordinasi dengan pihak kabupaten untuk mendapat itu, bahwa Bupati Cilacap mendukung aspirasi buruh, untuk mencabut Omnibus Law. Bupati juga mendukung mekanisme penyelesaian secara konstitusional, tidak keluar dari aturan, karena bupati perangkat pemerintah, tetapi bupati penerima amanah dari masyarakat,” katanya.

Ada sebanyak 12 alasan dari para buruh Cilacap menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Diantaranya, uang pesangon dikurangi, dari sebelumnya di UU Ketenagakerjaan sebanhak 32 kali, dikurangi menjadi 25 kali. Dimana 19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui BPJS. Upah Minimum Sektoral (UMSP dan UMSK) dihapus, sedangkan UMK ada persyaratannya.

Artikel sebelumyaDishub Banten Ingatkan Pengusaha Truk, Jika Over Loading Akan Diproses Hukum
Artikel berikutnyaDemo Buruh Akan Berlanjut, Hingga Lima Hari Mendatang